Dulu Ngaku Tak Hidup Hedon, Kini Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka Korupsi Pemerasan

Meski menjadi Wamenaker, dia mengaku masih lebih cocok untuk makan di warung pinggir jalan.

"Gua nggak pernah mau makan di restoran yang mahal. Pertama, selera mungkin tidak ketemu sama lidah gua. Lidah gua itu kalau nggak warung tegal (warteg), warung Padang, atau warung Sunda. Atau kalau nggak ningkat sedikit, ya warung Manado," jelasnya.

Terima Rp3 M dan Ducati Lewat Pemerasan 

Nyatanya, pernyataan Noel tersebut seakan berbanding terbalik dengan apa yang terungkap setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka pemerasan sertifikasi K3.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut Noel menerima uang dari hasil pemerasan tersebut sebanyak Rp3 miliar.

Noel, kata Setyo, menerima uang haram itu pada Desember 2024 atau dua bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker.

"Saudara IEG (Noel) menerima sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024," katanya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (22/8/2025).

Tak sampai di situ, Noel ternyata juga dikirimi sepeda motor mewah merek Ducati oleh Koordinator Bidang Kelembagaan Personil K3 Kemenaker periode 2022-2025 sekaligus salah satu tersangka, Irvian Bobby Mahendro.

Ducati merupakan perusahaan sepeda motor yang berpusat di Bologna, Italia dan sudah berdiri sejak 1926 silam.

"Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM (Irvian), 'kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya cocoknya motor apa?" kata Setyo pada Sabtu (23/8/2025).

Setelah komunikasi tersebut, Irvian langsung membelikan sebuah sepeda motor Ducati dan dikirimkan ke rumah Noel.

"Kemudian IBM belikan dan kirim ke rumahnya, satu Ducati," ujar Setyo.

Setyo juga mengungkap panggilan Noel kepada Irvian yaitu 'sultan'. Hal itu merujuk kepada Irvian yang dianggap orang kaya di Ditjen Binwas K3.

"IEG menyebut IBM sebagai sultan, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3," kata Setyo.

Modus Noel dkk Peras Pemohon K3: Naikkan Tarif hingga 20 Kali Lipat

Sementara modus yang digunakan Noel dkk dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menaikkan tarif permohonan mengurus sertifikasi K3 hingga 20 kali lipat.

"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," katanya.