Gubernur Sulut Yulius Selvanus Minta DPRD Siapkan Perda Terkait Layang-layang, Ini Alasannya

Rancangan Perda disusun oleh DPRD atau kepala daerah, bisa juga melibatkan naskah akademik sebagai dasar penyusunan.  

3. Pembahasan

Rancangan Perda dibahas oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, melalui rapat-rapat komisi, panitia khusus, dan rapat paripurna.  

4. Penetapan/Pengesahan

Setelah dibahas dan disetujui, Perda ditetapkan oleh DPRD dan disahkan oleh kepala daerah.  

5. Pengundangan

Perda yang sudah ditetapkan dan disahkan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah agar memiliki kekuatan hukum dan berlaku.  

Pentingnya Peran Masyarakat:

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam pembentukan Perda, baik secara lisan maupun tertulis, melalui berbagai forum seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, atau seminar.  

Peran Pemerintah Pusat:

Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Contoh Perda yang Sering Dibuat:

Perda dapat mengatur berbagai hal terkait urusan pemerintahan daerah, seperti Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda tentang Retribusi Daerah, atau Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.  

Format Rancangan Perda:

Rancangan Perda memiliki kerangka yang terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).