Tawuran dan Penikaman Marak di Manado, Anggota DPRD: Tanggung Jawab Bersama

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aksi tawuran dan kasus penikaman yang belakangan ini meresahkan warga Kota Manado mendapat perhatian serius dari Polda Sulawesi Utara.

Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie membentuk tim khusus Patroli Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pantera) Presisi untuk menindak tegas para pelaku kejahatan.

"Tim Pantera Presisi akan bertugas melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku kriminal di Kota Manado maupun wilayah lainnya di Sulawesi Utara, guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat," jelasnya, Rabu (13/8/2025).

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Golkar, Daniel Dolfie Angkouw, menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, Pemerintah Kota Manado, khususnya Wali Kota Andre Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang, harus segera mengambil langkah serius menangani persoalan sosial kemasyarakatan.

“Masalah keamanan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian.

Pemkot harus menjadi garda terdepan, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, camat, lurah, hingga ketua lingkungan, serta pihak kepolisian dan TNI untuk mencari solusi,” ujar Dolfie Angkouw.

Ia menilai keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan untuk menemukan akar permasalahan dan mengatasinya.

Faktor pengangguran tinggi dan konsumsi minuman keras berlebihan diduga menjadi pemicu meningkatnya kerawanan sosial di Manado.

“Pemerintah harus mengundang semua pihak terkait untuk berdialog dan mengambil langkah konkret demi mengatasi masalah ini.

Jika tidak cepat ditangani, dikhawatirkan akan mengarah pada kerawanan kriminalitas horizontal,” tambahnya.

Politisi vokal di DPRD ini juga mendorong agar sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang pernah aktif di masa lalu kembali digiatkan.

Senada dengan itu, tokoh pemuda Sulawesi Utara, Frangky Pungus, menegaskan bahwa persoalan kamtibmas harus diatasi melalui kolaborasi semua pihak.

“Keamanan daerah bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi perlu keterlibatan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan TNI.

Semua unsur harus bersinergi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga,” tegasnya.