Bantuan Pemerintah
Cair Agustus - September 2025, Berikut Jumlah Bantuan Insentif yang Akan Didapat Guru Non-ASN
Info GTK ini merupakan portal resmi menyajikan data terkait kepegawaian, termasuk informasi mengenai tunjangan sertifikasi.
Berikut ini adalah ketentuan terbaru bantuan insentif guru non ASN:
1. Tidak ada persyaratan harus memiliki masa kerja paling sedikit 17 tahun
2. Penerima tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial
3. Penerima tidak menerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan
4. Penerima tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri
5. Dalam hal mekanisme penyaluran, dinas pendidikan tidak lagi mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-ANTUN.
Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik
Syarat Penerima Insentif Guru Non-ASN 2025
Untuk bisa mendapatkan bantuan insentif, guru non-ASN harus sudah memenuhi Persyaratan berikut.
1. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belum memiliki sertifikat pendidik.
3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1.
4. Memenuhi beban kerja sesuai aturan.
5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
6. Terdata dalam Dapodik.
Sementara itu,untuk perubahan aturan dan aturan terbarunya adalah sebagai berikut.
Akhirnya Terungkap Alasan Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik Pelanggan Daya 450 VA - 900 VA |
![]() |
---|
Diskon Listrik Batal, Pemerintah Alihkan Bantuan Jadi Subsidi Upah Rp 600 Ribu Pekerja dan Honorer |
![]() |
---|
Diskon Tarif Listrik untuk Juni-Juli 2025 Batal Diberikan, Ini Program Penggantinya |
![]() |
---|
Segera Cair, Berikut 6 Bantuan Pemerintah Berupa Insentif, Mulai Diskon Listrik Hingga Subsidi Upah |
![]() |
---|
Berikut 5 Bantuan Stimulus Pemerintah Untuk Masyarakat, Berlaku Mulai Juni 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.