OJK Dukung Akselerasi KPR Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Utara

MANADO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan perumahan layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat, 25 Juli 2025 di Manado.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Robert H.P. Sianipar, sebagai bentuk komitmen OJK dalam mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. 

Dalam paparannya, OJK menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan para pengembang perumahan untuk mendorong pembiayaan yang inklusif serta memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

FLPP merupakan skema KPR bersubsidi yang diberikan kepada MBR dengan skema cicilan ringan, suku bunga tetap sepanjang tenor kredit, serta tenor panjang yang dapat mencapai hingga 20 tahun. 

Program ini juga memberikan berbagai manfaat tambahan seperti pembebasan PPN, premi asuransi, dan uang muka ringan, yang membuatnya menjadi pilihan paling terjangkau bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Dalam konteks pengawasan dan kebijakan prudensial, OJK telah menerapkan regulasi yang mendukung fleksibilitas penyaluran KPR, antara lain melalui POJK No.40/POJK.03/2019 yang memungkinkan penilaian kualitas kredit berbasis pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. 

Selain itu, OJK juga memberikan bobot risiko ATMR Kredit yang rendah terhadap kredit pemilikan rumah sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021, serta mencabut larangan pembiayaan pengadaan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk memberikan ruang pembiayaan yang lebih luas kepada pengembang.

Secara nasional, program FLPP terus menunjukkan tren positif. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, penyaluran KPR dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang semakin menurun dan suku bunga yang kian terjangkau. 

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, antara lain terkait keterbatasan kuota FLPP dan belum terlibatnya seluruh bank daerah dalam penyaluran, termasuk PT Bank SulutGo yang pada tahun 2025 belum memperoleh kuota FLPP.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak, termasuk Lembaga Jasa Keuangan, dalam mendukung pencapaian target nasional penyediaan perumahan. 

Dengan dukungan regulasi yang adaptif, penguatan tata kelola, serta kolaborasi lintas sektor, OJK optimistis program KPR FLPP dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi pemenuhan kebutuhan dasar perumahan rakyat serta penguatan sektor properti nasional. (Advertorial)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.