Daftar 3 Nama Warga Sulut yang Jadi Pejabat di BUMN, Satu Pernah Calon Gubernur

Dengan adanya figur dari daerah yang memahami karakter lokal, diharapkan mereka bisa memperjuangkan program-program atau investasi BUMN yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Sulut.

“Tokoh dari daerah bisa lebih peka dan memperjuangkan program yang berdampak bagi kampung halamannya,” jelas dia.

Simbol Meritokrasi atau Citra Politik?

Meski idealnya jabatan-jabatan itu diisi berdasarkan kompetensi, Josef mengingatkan bahwa kompetensi pun sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik.

“Sekalipun seseorang memang layak dan berkompeten, penunjukannya tetap bisa memiliki nilai politik: menjadi simbol meritokrasi sekaligus penguat citra pemerintah di daerah,” katanya.

Penutup: Bangga, Tapi Tetap Kritis

Penempatan tokoh-tokoh Sulut di tubuh BUMN tentu menimbulkan kebanggaan tersendiri di mata masyarakat. 

Namun Josef menekankan pentingnya masyarakat tetap kritis.

“Bangga boleh, tapi perlu terus dipantau apakah posisi itu benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan daerah dan bukan sekadar simbol politik semata,” pungkasnya.