Daftar 3 Nama Warga Sulut yang Jadi Pejabat di BUMN, Satu Pernah Calon Gubernur

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Penempatan tiga figur asal Sulawesi Utara pada jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyedot perhatian publik. 

Mereka adalah Conny Rumondor sebagai anggota Dewan Pengawas Peruri, Elly Lasut sebagai Komisaris PT Angkasa Pura, dan Simon Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina.

Pengamat politik Josef Kairupan menilai, penempatan tokoh-tokoh tersebut sarat makna.

Baca juga: Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Final Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Ini Caranya

Baik dari sisi representasi, politik kekuasaan, hingga pertimbangan profesionalisme.

“Penempatan beberapa tokoh asal Sulawesi Utara di posisi strategis BUMN dapat dimaknai secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya kepada media ini, Selasa (8/7/2025).

Representasi Wilayah Timur

Menurut Josef, kehadiran tokoh dari Sulut di BUMN menunjukkan upaya memperluas inklusivitas regional dalam struktur nasional. 

Ini menjadi sinyal bahwa wilayah timur Indonesia tak lagi sekadar penonton, melainkan aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

“Ini adalah bentuk representasi yang menunjukkan bahwa talenta dari berbagai daerah, termasuk Sulut, punya ruang untuk berkontribusi di level nasional,” tegasnya.

Konsolidasi Politik & Jaringan

Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa dinamika politik tidak bisa diabaikan. 

Penempatan tokoh-tokoh itu bisa saja bagian dari konsolidasi kekuasaan, apalagi bila mereka punya kedekatan personal atau hubungan politik dengan elite nasional.

“Penunjukan bisa menjadi bentuk penghargaan, penguatan aliansi, atau bahkan ‘titipan’ untuk mengamankan kepentingan tertentu,” sebut Josef.

Peluang Bangun Daerah

Dari sisi dampak langsung bagi masyarakat Sulut, Josef menilai hal ini bisa memberi keuntungan strategis. 

Dengan adanya figur dari daerah yang memahami karakter lokal, diharapkan mereka bisa memperjuangkan program-program atau investasi BUMN yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Sulut.

“Tokoh dari daerah bisa lebih peka dan memperjuangkan program yang berdampak bagi kampung halamannya,” jelas dia.

Simbol Meritokrasi atau Citra Politik?

Meski idealnya jabatan-jabatan itu diisi berdasarkan kompetensi, Josef mengingatkan bahwa kompetensi pun sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik.

“Sekalipun seseorang memang layak dan berkompeten, penunjukannya tetap bisa memiliki nilai politik: menjadi simbol meritokrasi sekaligus penguat citra pemerintah di daerah,” katanya.

Penutup: Bangga, Tapi Tetap Kritis

Penempatan tokoh-tokoh Sulut di tubuh BUMN tentu menimbulkan kebanggaan tersendiri di mata masyarakat. 

Namun Josef menekankan pentingnya masyarakat tetap kritis.

“Bangga boleh, tapi perlu terus dipantau apakah posisi itu benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan daerah dan bukan sekadar simbol politik semata,” pungkasnya.