TGR Rp 944 Juta di DPRD Kotamobagu, Inspektorat: Baru 1 Perusahaan Kembalikan Uang Negara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak Rp 944 juta kelebihan bayar ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Sekretariat DPRD Kotamobagu.

Bahkan temuan tersebut sudah dinyatakan sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh BPK Sulut.

Temuan TGR tersebut bahkan dibenarkan oleh Inspektorat Kotamobagu.

Kepala Inspektorat Kotamobagu Yusrin Mantali kepada Tribunmanado.com mengatakan Sekretarian Dewan (Setwan) DPRD Kotamobagu diwajibkan melakukan penagihan kelebihan bayar tersebut.

Yusrin mengatakan dari laporan yang masu ke pihaknya, baru ada satu perusahan yang melakukan pengembalian uang.

"Laporan yang masuk ke kami baru satu perusahan yang kembalikan uang dari kelebihan bayar tersebut," ucapnya via telepon, Selasa 1 Juli 2025.

Ia berharap Setwan DPRD Kotamobagu lebih intens lagi melakukan penagihan kepada perusahaan.

"Karena sesuai aturan harus dikembalikan, jadi Setwan harus lebih intens lagi untuk melakukan penagihan," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, BPK Sulut menemukan kelebihan pembayaran di Sekretariat DPRD Kotamobagu.

Sumber Tribunmanado.com mengatakan kelebihan pembayaran tersebut berujung menjadi tuntutan ganti rugi (TGR).

Menurut sang sumber, kelebihan pembayaran ini diplot dalam anggaran media tahun 2023-2024 di DPRD Kotamobagu.

"Jadi sekitar Rp 900 juta TGR, dengan nomenklatur kelebihan pembayaran atau tidak sesuai standar biaya umum (SBU)," ujarnya.
Ia mengatakan ada beberapa media di DPRD Kotamobagu pada tahun 2024 menerima pencarian melebihi SBU.

Tak hanya itu, dalam satu media ada pencairan yang mencapai ratusan juta.

Buntut dari temuan tersebut, puluhan pimpinan media di Kotamobagu pun diperiksa oleh BPK Sulut.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di kantor Inspektorat Kotamobagu.

"Banyak pimpinan media yang sudah dipanggil oleh BPK Sulut untuk dimintai keterangannya," ucap dia.

"Ada yang dari Kotamobagu hingga Bolmong sudah dimintai keterangan," ungkapnya.

Bukan cuma itu, BPK Sulut juga diketahui sudah meminta keterangan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kotamobagu Firmansyah Mokodompit.

Kabag Risalah DPRD Kotamobagu Nini Mongilong ketika dikonfirmasi via telepon memilih menghindar.

Ia mengatakan terkait informasi TGR tersebut ada baiknya ditanyakan ke Sekwan Kotamobagu.

"Kalau soal itu, nanti tanyakan ke pak Sekwan saja langsung," ujarnya.

Sementara itu, Sekwan Kotamobagu Firmansyah Mokodompit ketika dihubungi masih belum memberikan tanggapan. (Nie)