Program Makan Bergizi Gratis Belum Merata di Manado Sulut, Pengamat Soroti Dampaknya

Manado, TRIBUNMANADO.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah di Kota Manado, bahkan di berbagai wilayah di Sulawesi Utara (Sulut). 

Pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap, dan hingga kini belum semua jenjang pendidikan diikutsertakan.

Pengamat sosial Sulut, Meike Imbar menyoroti sejumlah aspek penting dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. 

Lewat pernyataannya, Meike mempertanyakan efektivitas MBG sebagai solusi jangka panjang untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Judul yang bisa kita renungkan adalah: Makan Bergizi, Efektifkah untuk Perbaikan Mutu SDM?" ucapnya, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, ketidakmerataan distribusi MBG di sekolah bisa dimaklumi jika sekolah tersebut berstatus swasta dengan peserta didik dari kalangan ekonomi mapan. 

Namun, faktanya, masih ada sekolah negeri dengan mayoritas siswa dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses program ini.

"Hal ini bisa jadi terkait kendala anggaran. Karena kita tahu, biaya untuk MBG cukup membebani APBN. Jadi pemerintah mungkin harus efisien dalam distribusinya," tambah Meike.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul selama satu semester pelaksanaan MBG. 

Mulai dari keterlambatan distribusi makanan dari pihak penyedia, hingga kualitas dan kebersihan makanan yang kerap dikeluhkan.

"Solusi soal higienitas makanan belum komprehensif. Pengawasan masih bersifat lokal dan parsial. Indikator kebersihan makanan belum merata," jelasnya.

Meike menyarankan agar pengelolaan makanan dilakukan secara profesional dengan melibatkan akademisi atau ahli gizi, serta menyusun menu yang terstandar di seluruh wilayah.

"Jangan hanya menyerahkan ke perusahaan katering atau pihak-pihak yang bersedia bekerja sama, tapi tidak ada pengawasan dari tenaga gizi. Akibatnya, ada makanan yang tak layak konsumsi," tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pengawasan lebih ketat dilakukan, bahkan bisa melibatkan lembaga seperti Balai POM demi memastikan standar makanan benar-benar terpenuhi.

Meski demikian, Meike mengapresiasi niat baik pemerintah melalui program MBG.