Berita Populer Sulawesi Utara Rabu 11 Juni 2025

MANADO, TRIBUN - Simak informasi terbaru seputar Sulawesi Utara (Sulut). Berikut berita populer Sulut Rabu 11 Juni 2025. 

Pagi hingga siang ini ada aksi di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. 

Beberapa tuntutan pada aksi ini yaitu mendesak ketua Badan Pekerja Majelis Sinode atau BPMS mundur dan stop politisasi gereja. 

Berita populer atau berita banyak dibaca lainnya yaitu terkait juru parkir liar di Kota Manado yang ditertibkan pemerintah. 

Baca selengkapnya dua berita populer tersebut. 

1. Tuntutan Aksi di Kantor Sinode GMIM

Aksi ini digelar hari ini Rabu (11/6/2025) oleh anggota Gerakan Reformasi GMIM di Kantor Sinode GMIM.

Berikut isi tuntutan aksi tersebut:

-Mendukung program pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Langi.

-Kepemimpinan BPMS saat ini sedang vakum, membingungkan dan jelas bertentangan dengan Tata Gereja GMIM Tahun 2021, karena ada Ketua Pendeta Hein Arina dan Plt. Ketua Pendeta Janny Rende.

-BPMS tidak diberikan kewenangan mutlak untuk menafsir Tata Gereja GMIM Tahun 2021.

-Menyatakan dan menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dan proses hukum yang dijalani Pendeta Hein Arina adalah murni tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

-BPMS gagal mengelola dan menata penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

-Pendeta Hein Arina sebagai Ketua Sinode GMIM yang menjadi tersangka penyalagunaan dana hibah Provinsi Sulawesi Utara ke GMIM, sangat memalukan wibawa dan citra GMIM, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dan penataan keuangan di Sinode GMIM kacau.

-Segera agendakan pelaksanaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) Perubahan Tata Gereja GMIM 2021 pada bulan Juli 2025 sebagai Keputusan Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) di Likupang 2 Tahun 2024.

-Demi keutuhan dan kelanjutan program pelayanan serta kepemimpinan GMIM, Kami minta Pendeta Hein Arina segera mengundurkan diri saat ini sebagai Ketua BPMS GMIM.

-Pendeta Hein Arina harus diberhentikan sebagai pekerja pegawai organik, karena tidak menjaga citra GMIM.

-BPMS harus transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, termasuk dana hibah UKIT, Rumah Sakit GMIM dan bantuan hibah pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah pelayanan GMIM.

-Stop politisasi GMIM.

-Hentikan tunjangan-tunjangan Pendeta Hein Arina, karena tidak lagi melaksanakan tugas.

-Periksa penggunaan dana hibah ke Kerukunan Keluarga Pendeta dan Guru Agama.

-Jika BPMS tidak mengagendakan pelaksanaan SMSI pada bulan Juli 2025 dan Pendeta Hein Arina tidak mundur sebagai ketua BPMS, maka kami akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar.

Jalan Kaki 650 Meter

Sebelum menyampaikan aspirasi dan tuntutan, peserta aksi mengenakan kemeja putih, celana hitam dan memakai pita ungu berkumpul di Auditorium Bukit Inspirasi (ABI) kemudian berjalan kaki sejauh sekitar 650 meter ke Kantor Sinode GMIM. 

Mereka membawa spanduk bertulisan tuntutan.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan menyerukan reformasi di tubuh GMIM,” ujar Pdt. Joke, salah satu tokoh dalam aksi tersebut. 

Aksi ini diikuti oleh sejumlah tokoh GMIM dari berbagai wilayah pelayanan GMIM. 

Baca Selengkapnya (klik link)

- Berita 1

- Berita 2

2. Juru Parkir Liar di Manado Ditertibkan Pemerintah

Kepala (UPTD) Parkir di Kota Manado Hanny Mamengko menuturkan, juru parkir resmi mengantongi Id Card.

"Id card tersebut ditandatangani Dinas Perhubungan dan Ka UPT perparkiran," ujar Hanny Kamis (5/6/2025).

Selain itu, syarat lainnya adalah memegang karcis parkir resmi dan beroperasi di lokasi yang telah ditentukan. "Bukan di jalan provinsi maupun jalan nasional," katanya.

Lanjut Hanny, besaran tarif parkir di tepi jalan sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) bernomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Khusus roda 2 sebesar Rp. 3.000, roda empat 4 Rp 5.000, roda 6 Rp 6.000. 

Dinas Perhubungan Manado bersama aparat kepolisian terus melakukan penertiban parkir liar di Kota, Manado, Sulut. 

Kadis Perhubungan Manado Jefry Worang mengungkapkan, penertiban bertujuan mencegah pungli serta optimalkan pendapatan asli daerah.

"Kami berkoordinasi dengan juru parkir untuk tertibkan juru parkir liar," kata dia beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan keberadaan juru parkir liar merugikan masyarakat 
serta mengganggu citra pelayanan.Dirinya meminta masyarakat untuk tidak membayar bayar parkir bilamana tak beroleh karcis resmi.

Diketahui Pemerintah kota (Pemkot) Manado menunjuk juru parkir resmi di kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).Sembari itu menertibkan juru parkir liar yang menjamur.(art)

Baca berita selengkapnya : klik link 

(Tribun Manado/pet/art)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.