Sosok Aiptu Elvis Ginting, Polisi di Minut yang Ungkap Dugaan Kecurangan Penerimaan Bintara Polri

TRIBUNMANADO.CO.ID - Belum lama ini publik Sulawesi Utara dihebohkan dengan dugaan kecurangan dalam perekrutan anggota Bintara Polri di Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Aiptu Elvis Ginting, merupakan sosok yang menyuarakan dugaan kecurangan tersebut.

Diketahui Aiptu Elvis Ginting merupakan anggota Polisi di Minahasa Utara.

Aiptu Elvis Ginting saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kema.

Video Aiptu Elvis Ginting yang menyuarakan soal dugaan kecurangan perekrutan Bintara Polri beredar luas di media sosial facebook.

Aiptu Elvis Ginting mengungkap hal itu untuk ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dilansir Tribun Manado dari akun facebook @Mata Manguni, kecurangan diduga dilakukan oleh panitia perekrutan.

Aiptu Elvis Ginting menyebut banyak calon siswa (casis) Polri yang dizalami serta dirugikan karena panita diduga tidak transparan.

"Proses seleksi tahun ini (2025) sangat merugikan peserta-peserta yang lain," ucap Ginting.

Ungkap dia lagi, panitia melakukan keberpihakkan kepada beberapa casis.

Disebutnya, ada beberapa casis yang dipindahkan ke bagian belakang saat ujian.

Aiptu Elvis Ginting mengaku kecewa dengan tahapan seleksi tahun ini.

Kanit Reskrim Polsek Kema ini juga menyatakan siap dipecat apabila aduan yang disuarakannya tersebut tidak terbukti.

"Izin Jenderal, anak buah siap dipecat apabila ini tidak terbukti. Namun, apabila terbukti, (para) casis yang telah dizalimi harus diangkat untuk menjadi anggota Polri," terang Aiptu Elvis Ginting.

Unggahan akun facebook @Mata Manguni terkait video viral Aiptu Elvis Ginting ini telah mendapatkan 3 ribu lebih komentar dan sudah 2 ribu lebih kali dibagikan dengan 22 ribu like netizen hingga Minggu (8/6/2025) sore.

Tanggapan Polda Sulut

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah Hasibuan memberikan tanggapan dari pihak Polda Sulut.

Dirinya menyebut apa yang disebutkan di video viral ini harus disikapi dengan bijak.

“Jangan putus asa. Jadikan sebagai pengalaman untuk mengevaluasi di mana kekurangannya. Sehingga kalau akan mengikuti seleksi di waktu mendatang, persiapan jadi lebih maksimal, lebih mantap,” kata AKBP Hasibuan, belum lama ini Juni 2025.

Dia pun memastikan dalam rekrutmen calon Anggota Polri di Polda Sulut, tidak ada diskriminasi.

“Semua yang memenuhi syarat bisa mendaftar. Tidak ada diskriminasi, termasuk apapun latar belakang pekerjaan atau profesi orang tua, bisa mendaftar.

Data dari Biro SDM Polda Sulut, ada beragam pekerjaan orang tua casis.

Di antaranya, orang tuanya yang bekerja sebagai buruh harian lepas ada 3, nelayan 6, petani 24, sopir 3, tidak bekerja 9, dan pekerjaan lainnya,” ujar AKBP Hasibuan.

Dia pun mengimbau kepada para peserta maupun orang tua agar segera melapor jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses seleksi penerimaan calon Anggota Polri.

“Apabila ada oknum yang melakukan perbuatan melanggar kewenangan, kita sudah membuka aduan, bisa melalui Biro SDM, Itwasda atau Bidang Propam.

Tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang valid untuk bisa ditindaklanjuti,” ucap AKBP Hasibuan.

Dia juga turut mengapresiasi kepada putera puteri Sulut yang antusias mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Polri.

Kata dia, banyak nilai casis yang sudah memenuhi syarat namun dengan kuota kelulusan yang terbatas yang ditentukan oleh Mabes Polri, sehingga mau tidak mau hanya yang memenuhi ranking sesuai jumlah kuotalah yang dapat mengikuti tes tahap selanjutnya.

"Tetap semangat,” pungkasnya.

Tanggapan Pengamat

Akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Eugenius Paransi memberikan apresiasi terhadap keberanian Ginting.

Menurutnya, tindakan ini patut dihormati sebagai upaya menjaga marwah institusi Polri.

“Dia patut diberi apresiasi karena berani membongkar keburukan yang merusak citra institusi. Tindakan seperti ini justru menunjukkan kepedulian terhadap integritas Polri,” ujar Paransi (Minggu 8/6/2025).

Lebih lanjut, Paransi menegaskan bahwa panitia seleksi harus diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh. 

Menurutnya, jika terbukti ada pelanggaran, para pelaku harus diberi sanksi tegas, termasuk calon siswa yang terlibat dalam kecurangan.

“Ini menyangkut kredibilitas dan transparansi institusi. Jika dibiarkan, akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap rekrutmen Polri,” tegas Akademisi asal Unsrat Manado ini.

Paransi juga menambahkan bahwa kasus semacam ini berisiko menimbulkan demoralisasi di tubuh Polri serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang semestinya bersih dan adil.

(Tim TribunManado.co.id)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.