Skandal Gaji Buta ASN: 6 PNS di Sumsel Tak Masuk Kerja 10 Tahun, Gaji Jalan Terus

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan tidak masuk kerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang mangkir hingga 10 tahun, namun tetap rutin menerima gaji setiap bulannya.

Temuan ini memicu kemarahan berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria.

Politisi dari Partai Demokrat itu menyatakan kekecewaannya atas tindakan para ASN yang dianggap tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Harga Daging Terbaru di Manado Sulawesi Utara Hari Ini Sabtu 3 Mei 2025, Babi dan Ayam Turun

“Kami sangat menyesalkan adanya pegawai yang tidak bekerja namun tetap menerima gaji. Kami mendukung penuh langkah Wali Kota dalam menegakkan disiplin di kalangan ASN,” ujar Deni di ruang kerjanya.

Deni menekankan bahwa sebagai abdi negara, ASN seharusnya menjadi teladan dalam kedisiplinan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta agar para pelanggar diberikan sanksi sesuai peraturan, mulai dari teguran ringan hingga pemecatan.

“Soal sanksi, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Wali Kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deni mengimbau para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah agar tidak ragu melaporkan kehadiran pegawai secara rutin.

Ia juga mendorong Inspektorat untuk aktif melakukan inspeksi guna mencegah praktik titip absen yang kerap terjadi.

Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Kota Prabumulih bersama BKPSDM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah OPD atas arahan Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dan Wakil Wali Kota Franky Nasril.

Hasilnya, enam ASN terbukti tidak bekerja antara dua hingga sepuluh tahun, namun tetap mendapatkan gaji secara penuh.

Wali Kota dan wakilnya berkomitmen untuk menertibkan dan mendisiplinkan seluruh ASN demi meningkatkan kualitas layanan publik di Prabumulih.

Sementara itu, di Kota Palembang, sebanyak 3.932 ASN baru, yang terdiri dari PPPK (teknis, kesehatan, guru) dan CPNS, resmi dilantik oleh Wali Kota.

Prosesi pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi perbankan untuk menawarkan produk pembiayaan kepada para ASN baru.

Pegawai bank terlihat aktif membagikan brosur penawaran Kredit Serba Guna (KGS) kepada ASN yang baru dilantik.

Kredit ini memiliki tenor hingga delapan tahun, dengan cicilan bervariasi tergantung jumlah pinjaman.

Produk pembiayaan ini disebut-sebut kerap dimanfaatkan ASN dengan jaminan SK pengangkatan mereka.

Fenomena ini pun viral di media sosial, memperlihatkan sisi lain dari dunia birokrasi: di satu sisi semangat ASN baru menyambut pengangkatan mereka, di sisi lain sorotan tajam terhadap ASN lama yang menyalahgunakan status dan kewenangannya.

KGS ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tetap yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel yaitu:

1. Untuk PNS/CPNS/ASN yang memiliki Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); kredit dibatasi dengan potongan maksimal 95 persen (Sembilan puluh lima persen) dari gaji bersih yang tertera pada daftar pembayaran gaji yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan.

2. Untuk PNS/CPNS/ASN yang tidak memiliki Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); kredit dibatasi dengan potongan maksimal 90 persen (Sembilan puluh persen) dari gaji bersih yang tertera pada daftar pembayaran gaji yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan.

3.Untuk guru/dosen/professor/tenaga pengajar berstatus CPNS/PNS yang memiliki tunjangan profesi (sertifikasi)/tunjangan khusus/tunjangan kehormatan.

Kredit dibatasi dengan potongan maksimal 95 persen (Sembilan puluh lima persen) dari gaji guru/dosen/professor/tenaga pengajar yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan.

4. Untuk guru/dosen/professor/tenaga pengajar berstatus CPNS/PNS/ASN yang tidak memiliki tunjangan profesi (sertifikasi)/tunjangan khusus/tunjangan kehormatan.

Kredit dibatasi dengan potongan maksimal 90 persen (Sembilan puluh persen) dari gaji guru/dosen/professor/tenaga pengajar yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang bersangkutan.

5. Untuk masyarakat berpenghasilan tetap yang gajinya tidak dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel bagi PNS/CPNS/ASN vertical, Non PNS dan Karyawan Swasta dibatasi dengan potongan maksimal 80 persen (Delapan puluh persen) dari penghasilan bersih debitur.

6. Untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap: Kredit dibatasi dengan plafon maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Jangka waktu

7. Untuk PNS, CPNS dan ASN maksimal jangka waktu sampai dengan usia pensiun normal.

Untuk Non PNS (masyarakat berpenghasilan tetap) dan Pensiunan dengan ketentuan untuk yang masih aktif memperhatikan sisa masa kerja sebelum pensiun, sedangkan untuk pensiun memperhatikan batasan usia maksimum yang dapat ditutup asuransi jiwa.

8. Untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap, kredit dibatasi dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini