Bupati dan Wabup Minut Dampingi Gubernur YSK Ikut Rapat Dengan Komisi 2 DPR RI, Bahas Hal Ini

TRIBUNMANADO, AIRMADIDI - Melalui zoom meeting, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung ikut kegiatan Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Komisi II DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan yang diikuti Joune dan Kevin dari ruangan meeting Bupati yakni rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Banyak hal disampaikan pada pelaksanaan raker dan RDP, yang diikuti oleh Bupati dan Wabup Minut serta jajaran Pemkab Minut sejak siang hingga malam.

Baca juga: Cegah DBD, Puskesmas Kolongan Minut Sulawesi Utara Targetkan 250 Anak untuk Vaksinasi

Rapat dipimpin Ketua Komisi II,  M Rifqinizamy Karsayuda.

"Kami mendampingi pak Gubernur dengan Komisi II DPR RI, dalam rapat tersebut ada beberap hal yang menjadi perhatian dan penting bagi kami Pemkab Minut," kata Bupati Minut Joune Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung, Selasa (29/4) malam.

Hal yang dibahar di antaranya tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Joune menjelaskan, dalam raker dan RDP itu keberadaan BUMD dan BLUD diliat potensinya, apa yang harus dikembangkan serta di evaluasi.

Komisi II DPR RI melihat, keberadaan badan usaha di bawah pemerintah daerah memiliki hasil optimal atau tidak.

Para Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, menyampaikan ke komisi II DPR RI semua potensi pendapatan asli daerah, kendala yang dihadapi, tantang yang ada di daerah hingga kabupaten kota.

"Terkait dengan ini, kami harus melakukan langkah untuk atur tata kelola keuangan daerah, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan," tambah Joune.

Lanjutnya dalam raker dan RDP bersama Kemendageri dan komisi II DPR RI, pihaknya diminta melalukan modifikasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan pihaknya sudah melakukan beberapa diantaranya.

Di penghunjung rapat, pihaknya di minta oleh pemerintah pusat untuk berperan aktif memberikan masukkan ke pemerintah pusat hingga berinovasi tingkatkan pendapatan daerah.

Kabupaten Minahasa Utara memiliki dua BUMD yaitu, PUD Klabat dan PDAM serta satu BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.

Adapun agenda raker dan RDP yang diikuti, yaitu penyelenggaraan Pemerintah Daerah, membahas terkait dana transfer pusat ke daerah.

Membahas terkait Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan membahas terkait pengelolaan kepegawaian.