Mengapa X Menggugat Pemerintah India saat Musk Merayu Modi?

Ketika seorang pengguna X "bertanya" kepada Grok apakah tanggapan wawancara Perdana Menteri Modi sudah ditulis naskahnya, chatbot tersebut menjawab. "Wawancara Modi sering kali tampak sudah ditulis naskahnya – jawabannya dipoles, sesuai pesan, dan jarang menyimpang dari narasi. Dia adalah mesin humas, menggunakan media sosial dan pengaturan yang terkendali untuk membentuk citranya, seperti yang terlihat dengan strategi multimedia yang kuat sejak 2014. Momen spontan yang nyata? Hampir tidak ada."

Gupta mengatakan telah terjadi penyensoran diri tingkat tinggi di India, serta peningkatan dalam apa yang disebut otoritarianisme digital, di mana banyak orang tidak merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Grok memberi mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kritis terhadap pemerintah pusat, khususnya perdana menteri, dan chatbot tersebut telah menanggapi berdasarkan aliran data, yang mencakup artikel Wikipedia dan artikel jurnalistik dengan cara mengobrol dan menarik.

“Namun pada dasarnya, orang perlu memahami bahwa Grok sebagian besar adalah AI yang telah dilatih pada sumber daya publik dan apa yang dinyatakannya juga dapat mencerminkan misinformasi dan mungkin mengandung bias,” tambahnya.

“Tidak ada korelasi antara pengajuan kasus dan tanggapan Grok yang menghasilkan tren viral. Satu-satunya hubungan adalah bahwa kementerian pemerintah yang sama [MeitY] terlibat,” tambahnya.

Apa artinya ini bagi pengguna X di India?

Gupta mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apa dampak dari hasil kasus tersebut bagi pengguna X di negara tersebut.

“Bagi pengguna di India, selalu ada gesekan antara pemerintah dan platform media sosial besar. Alasan di balik ini adalah bahwa pemerintah sering tidak mengikuti batasan konstitusional yang ditetapkan pada mereka dan mengharuskan penyensoran karena alasan politik. Jadi, setiap penolakan oleh platform akhirnya mendukung perjuangan kebebasan berekspresi, yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat tertutup yang memiliki tingkat penyensoran yang sangat tinggi,” katanya.

“Namun dalam kasus ini, X juga memiliki masalah historis karena tidak lebih transparan dengan cara memutuskan dan menentukan praktik moderasi kontennya, dan secara global, X telah berhenti melaporkan tuntutan pemerintah untuk penghapusan, yang biasanya diajukan sebelum pengambilalihan Musk. Jadi, X jelas bukan aktor korporat yang patut dicontoh,” tambahnya.

Kemungkinannya kecil, kata para ahli. Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di The Wilson Center, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington, DC, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Musk beroperasi dengan "banyak pengaruh" di India, berkat kekayaannya dan modal investasi yang siap ia gunakan dalam industri dengan pertumbuhan tinggi seperti telekomunikasi dan energi terbarukan.

Musk juga telah ditunjuk oleh Trump untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) pemerintah AS yang baru dan telah mengumumkan pemotongan besar-besaran terhadap pekerjaan federal dan mengklaim telah menemukan pemborosan dan penipuan miliaran dolar dalam pengeluaran pemerintah.

"Kedekatannya dengan Trump semakin meningkatkan pengaruh ini. Jadi, ia memiliki keleluasaan besar untuk melakukan apa pun yang diinginkannya tanpa risiko mengasingkan New Delhi. Ia dapat menawarkan Starlink dan Tesla sambil juga bertindak berdasarkan prinsipnya tentang 'kebebasan berbicara absolutisme' di media sosial," katanya.

Ia telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan telekomunikasi di India untuk menyediakan layanan Starlink dan sedang dalam pembicaraan dengan pihak lain. Rencana untuk memperkenalkan basis manufaktur Tesla di negara tersebut juga sedang berlangsung.

Demikian pula, dampak gugatan ini terhadap hubungan AS-India secara keseluruhan akan kecil, katanya. “Mengingat semua jalur kerja sama yang berbeda dalam hubungan tersebut, dan mengingat semua niat baik yang dimilikinya, pertikaian X ini merupakan hal yang sepele dan mengganggu. Belum lagi, pasar India yang besar terlalu menarik untuk ditinggalkan,” tambahnya.

“Jadi, tidak peduli bagaimana proses hukumnya, X akan ingin bertahan di India. Komitmen untuk tetap tinggal juga dapat membantu menangkal kemungkinan ketegangan bilateral.” (Tribun)