Oskar Manoppo Sebut Pelayanan Masyarakat di Pemkab Boltim Amburadul

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, bersama Wakil Bupati Boltim, Argo Vinsensius Sumaiku, memimpin apel kerja perdana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara, Senin (3/3/2024).

Ini merupakan kali pertama keduanya memimpin apel pasca-mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, keduanya menegaskan pentingnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oskar Manoppo menyoroti urgensi kerja sama seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memenuhi permintaan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya mohon kepada seluruh pimpinan SKPD agar kooperatif dalam memberikan data yang diminta BPK," ujarnya. 

"Saya sudah berkomunikasi dengan ketua tim BPK, jika ada pimpinan SKPD yang tidak kooperatif, tolong laporkan,” tegas Oskar.

Oskar juga mengingatkan bahwa Desember 2024 menjadi momen transisi kepemimpinan, mengingat ia bersama Argo baru dilantik pada 20 Februari 2025. 

Dengan latar belakang di bidang keuangan, Oskar memastikan bahwa dirinya akan memantau laporan keuangan dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem pelayanan publik di Boltim yang berada di posisi terbawah dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. 

Dirinya menyoroti bahwa banyak SKPD yang justru terkotak-kotak berdasarkan kedekatan personal, bukan atas dasar profesionalisme dan kepentingan masyarakat.

“Sistem pelayanan kita ambruk. Ada SKPD yang seharusnya melayani masyarakat, justru terkotak-kotak berdasarkan kedekatan personal," kata dia. 

"Ini tidak boleh terjadi! Kantor pemerintah adalah milik rakyat, uang yang digunakan juga uang rakyat,” ujar Oskar. 

Ia meminta seluruh ASN bekerja secara profesional dan adil tanpa memandang latar belakang masyarakat yang dilayani. 

Baca juga: Trump Sebutkan 5 Mata Uang Kripto sebagai Cadangan Nasional AS

Baca juga: Sejarah di Oscar 2025: Poin Penting dari Academy Awards, Film Anora Terbaik

Menurutnya, pelayanan publik harus lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat.