Pemotongan Dana USAID Dapat Menimbulkan Kekacauan Kesehatan Global

TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Keputusan pemerintahan Donald Trump untuk mengakhiri hampir semua pengeluaran bantuan luar negeri dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) siap menjerumuskan kesehatan global ke dalam kekacauan. 

Pemutusan kontrak yang diumumkan hari Rabu akan mengakhiri hibah untuk pengobatan dan pencegahan HIV, tuberkulosis, polio, malaria, Ebola, dan berbagai penyakit serta kondisi lainnya. Program bantuan gizi untuk bayi di negara berkembang juga telah dihentikan, kata sejumlah organisasi.

Hampir 5.800 proyek yang didanai USAID telah dihentikan, mengakhiri harapan bahwa kontrak yang sebelumnya dibekukan dapat dimulai kembali.  

“Tindakan sepihak dan gegabah ini akan merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia,” kata Dewan Kesehatan Global, aliansi organisasi nirlaba dan perusahaan yang menerima dana bantuan asing AS, dalam sebuah pernyataan.  

“Dengan goresan pena, pemerintah AS telah menghancurkan kemajuan selama puluhan tahun dalam bidang kesehatan global, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan — tanpa proses hukum, transparansi, atau pertimbangan yang cermat terhadap konsekuensinya,” kata dewan tersebut. 

Dewan Kesehatan Global adalah salah satu lembaga nirlaba yang menentang pembekuan bantuan luar negeri. 

Tak lama setelah menjabat, pemerintahan Trump menangguhkan hampir semua bantuan asing, dengan mengatakan dana tersebut perlu menjalani peninjauan selama 90 hari untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintahan.  

Pembekuan tersebut menyebabkan ribuan pekerja kemanusiaan kehilangan pekerjaan dan keterlambatan yang mengancam jiwa dalam pengiriman makanan dan obat-obatan ke daerah-daerah miskin di seluruh dunia. 

Beberapa hari kemudian, Departemen Luar Negeri mengeluarkan perintah penghentian kerja atas bantuan asing yang didanai oleh atau melalui Departemen Luar Negeri dan USAID, termasuk hibah yang ada. Perintah penghentian kerja itu datang tanpa peringatan, yang langsung menimbulkan kekacauan dan kebingungan. 

Departemen Luar Negeri kemudian mengeluarkan keringanan untuk mengizinkan program-program "penyelamat nyawa" tertentu, termasuk Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR), untuk terus berlanjut. Namun keringanan tersebut diterapkan secara tidak merata, dan organisasi-organisasi yang diberi keringanan mengatakan bahwa mereka masih belum dibayar. 

Kelompok kesehatan internasional mengatakan mereka mendapat kesan bahwa keringanan tersebut akan terus berlaku selama periode peninjauan 90 hari.  

"Kekacauan dan kebingungan selama empat minggu terakhir kami kira sudah mencapai puncaknya, tetapi apa yang terjadi [Rabu] malam membawa ini ke dimensi baru. Setiap proyek yang dapat dibayangkan dalam HIV, tuberkulosis, malaria, dukungan nutrisi, kini telah dihentikan," kata Mitchell Warren, direktur eksekutif AVAC, sebuah lembaga nirlaba internasional yang berfokus pada pencegahan HIV dan salah satu penggugat dalam upaya untuk mencairkan dana.  

"Satu-satunya strategi yang tampaknya dimiliki pemerintah adalah menebar kekacauan dan kebingungan. Tidak ada upaya untuk melihat apa yang sejalan dengan kebijakan luar negeri, diplomasi, kemitraan. Dan tidak ada strategi untuk bersiap menghadapi ancaman kesehatan masyarakat," kata Warren. 

Namun pada Rabu malam, pemerintah mengatakan telah menyelesaikan "penilaian individual yang beritikad baik" atas 6.300 hibah USAID dalam waktu kurang dari sebulan. 

"Menteri Luar Negeri Marco Rubio kini telah membuat keputusan akhir berkenaan dengan masing-masing penghargaan, secara individual, dengan tegas memilih untuk mempertahankan penghargaan tersebut atau menghentikannya sesuai dengan ketentuan instrumen atau otoritas hukum independen karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat," kata pemerintah dalam dokumen pengadilan.