Nasib Kepala Daerah dari PDIP Tunggu Petunjuk Megawati Untuk Ikut Pembekalan di Magelang, Tak Jelas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Keputusan dadakan yang dibuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat kepala daerah dari PDIP ketar ketir.

Keputusan tersebut membuat kepala daerah dari PDIP bimbang memilih.

Namun ada juga yang memilih melanggar instruksi tersebut.

Baca juga: Retret Kepala Daerah di Akademi Militer: Diikuti 450 Peserta, 47 "Menghilang" hingga 2 Orang Opname

Ada yang memilih untuk tidak ikut sembari menunggu arahan berikutnya.

Padahal memang kegiatan ini adalah agenda negara.

Kepala daerah dari PDIP dibuat galau dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah yang diusung agar menunda retret dari pemerintahan Prabowo Subianto.

Akibat larangan yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari PDIP terkatung-katung di di Magelang, Jawa Tengah tidak jelas nasibnya.

Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

"Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan," ujar Masinton, seperti dilansir Kompas Tv  pada Minggu, 23 Februari 2025.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

"Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung," tambah Masinton.

Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden," jelasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan berkumpul di sebuah kafe di Magelang untuk mempersiapkan diri mengikuti retret, Sabtu (22/2/2025). 

Mereka berkumpul setelah mendapat arahan dari pengurus DPP PDIP Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta. 

"Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (Gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan," kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dimuat Kompas.com

Hasto menjelaskan, Pramono Anung juga akan menjadi perwakilan PDIP untuk membicarakan kelanjutan retreat kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. 

"Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP," kata Hasto.

Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati per 20 Februari 2025.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

KPK telah resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah berstatus tersangka dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com