AS Tarik Pernyataan Tidak Mendukung Kemerdekaan Taiwan

Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, Washington berkewajiban membantu Taiwan mempertahankan diri, tetapi undang-undang tersebut tidak menetapkan bahwa Washington harus melakukan intervensi militer jika terjadi invasi atau blokade Tiongkok.

Bahkan perubahan kecil pada cara pejabat AS menyebut Taiwan diawasi ketat oleh Beijing dan Taipei.

Mantan Presiden AS Joe Biden beberapa kali menyatakan bahwa AS akan "mempertahankan Taiwan" dari Tiongkok jika terjadi konflik, tetapi pernyataannya selalu ditarik kembali oleh Departemen Luar Negeri AS.

Departemen Luar Negeri juga sempat menghapus referensi tentang kemerdekaan Taiwan dari lembar faktanya pada Mei 2022, saat Biden menjadi presiden, tetapi referensi itu segera ditambahkan kembali hanya beberapa minggu kemudian, kata Yang.

Pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik kata-kata terbaru Departemen Luar Negeri yang "positif dan bersahabat" sebagai tanda "kemitraan Taiwan-AS yang dekat dan bersahabat".

Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung juga berterima kasih kepada AS atas "dukungan dan sikap positifnya terhadap hubungan AS-Taiwan" dan "komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kemitraan ekonomi, perdagangan, dan teknologi Taiwan-AS, serta ruang internasional Taiwan".

Pernyataan Lin menyusul janji Presiden Taiwan Lai Ching-te pada hari Jumat untuk memperdalam investasi Taiwan di AS, dalam sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk mencegah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif lebih lanjut pada barang-barang Taiwan.

Lai menggambarkan Taiwan sebagai "mitra yang sangat diperlukan" untuk membantu AS membangun kembali sektor manufaktur berteknologi tingginya.

Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, DC dan Canberra tidak segera menanggapi permintaan komentar. (Tribun)