Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Joko Widodo

Isi Curhatan Joko Widodo Presiden ke 7 RI Saat Hadiri HUT Gerindra, 'Dikit-dikit yang Salah Jokowi'

Dalam pidatonya, Jokowi mengklaim dirinya sudah meminta agar tidak memberikan sambutan dalam HUT Gerindra.

Editor: Alpen Martinus
Kolase Tribun Manado
JOKOWI: Mantan Presiden Joko Widodo. Spekulasi merebak mulai dari Jokowi mendirikan partai politik baru, masuk PSI hingga terbuka pintu bergabung ke Partai Gerindra. Jokowi sempat curhat selalu disalahkan saat menghadiri HUT ke 17 Gerindra. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden ketujuh RI Joko Widodo sempat curhat saat menghadiri perayaan HUT ke-17 Gerindra  di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) pagi. 

Pada kesempatan tersebut ia memang diberikan kesempatan untuk memberikan arahan.

Kesempatan tersbeut merupakan permintaan khusus dari Prabowo Subianto.

Baca juga: Segini Gaji dan Uang Pensiun Joko Widodo, Terima Seumur Hidup

Nah pada kesempatan tersebut Jokowi sempat curhat.

Ia mengaku selalu disalahkan atas kebijakan pemerintah diambil.

Pun sampai saat ini ketika ia sudah tidak menjabat sebagai Presiden RI.

Dalam pidatonya, Jokowi mengklaim dirinya sudah meminta agar tidak memberikan sambutan dalam HUT Gerindra.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

"Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan," ucap Jokowi saat membuka pidato dalam HUT Gerindra.

Saat itu, kata Jokowi, Sekjen Gerindra Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memaksa lantaran permintaan itu berasal dari Presiden Prabowo.

"Pak Muzani dan Pak Dasco menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yg meminta panglima tertinggi, saya sampaikan siap pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita presiden RI," tandasnya.

Dikit-dikit Jokowi

Jokowi kemudian bercerita sedikit soal angka-angka.

Kata dia di awal-awal dirinya menjabat Presiden RI di tahun 2014,  approval rating atau kepuasan kinerja yang disampaikan lembaga survei 62 persen terhadap pemerintahannya saat itu.

"Karena saya waktu itu menaikkan harga BBM maka (approval rating) melorot jadi 52 persen," ujar Jokowi.

Jokowi membandingkan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

"100 hari kemarin, survei kinerja (Prabowo)  80,9 persen.  Dukungan dari parlemen DPR di atas 80 persen," kata Jokowi.

Artinya apa?

"Dukungan rakyat kuat sekali, dukungan politik di parlemen kuat sekali. Sehingga saya sampaikan Presiden Prabowo  dengan dukungan terkuat baik dari rakyat atau DPR," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan di dunia saat ini hanya Prabowo yang memiliki dukungan sekuat itu dari DPR dan rakyat.

"Saking kuatnya. Sampai detik ini saya lihat tidak ada yang berani mengkritik (Prabowo)," ujar Jokowi disambut ribuan kader Gerindra yang hadir.

Prabowo juga terlihat tertawa.

Kata Jokowi dirinya justru yang malah jadi sasaran kritik terus-menerus.

"Yang jadi sasaran. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo," katanya.

"Dikit-dikit yang salah Jokowi,. Dikit-dikit yang salah Jokowi," kata Jokowi mengulang pernyataannya.

"Coba sekali-kali nyalahin pak Prabowo nggak berani karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo teruji," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mengatakan terbukti Prabowo  berkali-kali kalah di Pilpres tapi tetap maju dan akhirnya menang.

"Mohon maaf dua kali yang mengalahkan saya," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan dengan kekuatan yang dimiliki Prabowo dia meyakini  satu per satu program direncanakan pemerintah bisa terealisasi dengan bailk.

"Dengan kepemimpinan pak Prabowo saya yakin Partai Gerindra juga semakin besar," katanya.

Siapa yang kerap salahkan Jokowi?
Seperti diketahui sejak Pilpres 2024 lalu, Jokowi terus-menerus dikritik dan disalahkan oleh elite PDIP.

Serangan politik para elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tiada berhenti.

Meski Jokowi telah resmi dipecat sebagai kader PDIP sejak Senin 16 Desember 2024 lalu.

Misalnya terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

 Jubir PDIP  Mohamad Guntur Romli  menilai penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu oleh penyidik KPK merupakan bagian dari upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP.

Seperti diketahui Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kala itu menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024. 

Pakar Politik Adi Prayitno menjelaskan  mengapa PDIP terus menyerang Jokowi.

Padahal Jokowi sudah tidak lagi berkuasa memimpin pemerintahan Indonesia.

"Serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya selalu dialamatkan kepada Jokowi," kata Adi Prayitno  dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Rabu (8/1/2025).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved