Prabowo Wacanakan Pilkada oleh DPRD, KNPI Bitung: Akan Terasa Campur Tangan Penguasa

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ), digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Perubahan mekanisme pilkada menjadi dipilih oleh DPRD, dikemukakan Presiden ke 8, saat acara puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024).

Ini lantas menuai tanggapan kritis dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kota Bitung Sulut Rendy Rompas SH.

"Wacana pilkada yang akan dipilih oleh DPRD, akan sangat lebih terasa campur tangan penguasa sehinga dapat mengatur-ngatur seluruh pilkada yang ada," kata Rendy Rompas SH, Minggu (15/12/2024).

Menurut pentolan GMNI dan Pemuda GMIM ini, sedangkan pilkada dilaksanakan langsung dipilih oleh rakyat sangat akan terasa campur tangan Penguasa apa lagi dipilih oleh DPRD.

Terkait wacana ini nantinya lebih dalam akan dikuliti alias kupas ketika sudah muncul drafnya.

Rendy bilang, wacana Pilkada akan kembali dipilih oleh DPRD dengan dasar pidato Presiden Prabowo, dengan asumsi bahwa sistem Pilkada langsung sangatlah mahal cukup mencederai semangat demokrasi dan mencabut hak asasi politik masyarakat.

Kata dia, ada plus minus ketika Pilkada dilaksanakan oleh DPRD saja, dan Pilkada dilaksanakan langsung dipilih oleh rakyat. 

Kalau sistem Pilkada dengan dasarnya mahal harus dilihat juga dari segi mahalnya seperti apa, apakah dari pengangaran penyelenggara pemilunya seperti seleksi penyelenggara, bimtek dan juga logistik APK dan lainnya.

Atau yang lagi hangat-hangatnya tentang, biaya politik parpol dan juga calon kepala daerah yang menurutnya tidak bisa dijadikan landasan yang kuat untuk di jadikan Pilkada itu dipilih oleh DPRD.

Rendy mencontohkan, penganggaran untuk penyelengara anggaranya dapat lebih di efisienkan dan lebih tegas dalam penerapan hukum guna menekan money politik yang berkembang. 

Terkait biaya politik atau coast Politik, tidak akan mahal-mahal kalau tugas dan fungsi partai politik itu jalan.

Membangun basis-basis dan dukungan dari rakyat pasti tidak perlu uang yang banyak-banyak tapi jika partai tidak mampu membangun basis pastilah Pilkada itu akan menjadi mahal. 

"Kalau Partai-Partai dan kader-kadernya mengakar dengan Rakyat, pasti tidak membutuhkan biaya mahal," tambahnya.

Mengevaluasi sistem Pilkada yang sangat mahal dan memperbaiki sistim Pilkada seera Pilpres, jangan sampai hanya mengunakan pendekatan partisipasi publik sehingga hanya mengorbankan dan menghilangkan partisipasi publik.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>