Pengamat Politik Baso Affandi: Efek Debat Cagub Sulut Hanya 5 Persen, Tatap Muka Lebih Efektif

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pertarungan semakin memanas di Sulawesi Utara jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 November 2024 mendatang. 

Hari ini, Selasa (12/11/2024) tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur mengikuti debat publik ketiga, sekaligus debat terakhir yang digelar sebelum masa pencoblosan. 

Dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Sinergi Pemerintahan di Semua Tingkatan, serta Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Daerah Tertinggal”, debat ini menjadi ajang penting bagi paslon untuk memaparkan visi strategis mereka demi memajukan Sulawesi Utara.

Baso Affandi, pengamat politik, memberikan pandangannya terkait bagaimana debat ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat. 

Menurutnya, debat ini adalah momen penting untuk menggali potensi yang akan dibawa setiap calon dalam membangun Sulawesi Utara.

"Debat ini memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk mendiskusikan langkah konkret yang dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, adil, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Filipina dan memiliki banyak daerah tertinggal, Sulawesi Utara memang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang tepat. 

Affandi menyoroti beberapa poin utama yang dapat menjadi daya tarik bagi pemilih.

- Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien

Para kandidat diharapkan menawarkan solusi konkret terkait tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan efisiensi anggaran. 

Pendekatan digitalisasi dinilai sebagai langkah efektif untuk meningkatkan akses masyarakat pada informasi publik dan mengurangi kebocoran anggaran. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, ini berarti pemerintahan yang lebih bersih dan dapat dipercaya.

- Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Lebih Cepat

Reformasi birokrasi yang ditawarkan oleh setiap calon menjadi sorotan penting. 

Affandi menilai, fokus utama harus pada penyederhanaan prosedur birokrasi serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), terutama di wilayah terpencil seperti Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow yang sering terkendala dalam akses layanan publik. 

"ASN yang memiliki keterampilan digital dan manajerial yang kuat akan mempercepat pelayanan di berbagai pelosok," ujarnya.