Peluang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo Subianto: Begini Persepsi Publik

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Prediksi sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang segera terbentuk pada 20 Oktober 2024 ramai di publik.

Jajak pendapat menunjukkan, persepsi publik terbelah tentang peluang bergabungnya PDIP ke dalam Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

Sebanyak 45 persen setuju PDIP gabung pemerintah Prabowo, 39,1 persen tidak setuju dan selebihnya tidak bersikap atau 15,9 persen.

Peneliti Indikator Politik Indonesia menanyakan "Beredar kabar bahwa terbuka peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga akan bergabung
dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo – Gibran. Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali PDIP bergabung dengan koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo - Gibran?"

Hasilnya

• Sangat setuju 3,9 persen
• Setuju 41,1 persen
• Kurang setuju 28,7 persen
• Tidak setuju 10,4 persen
• Tidak jawan 15,9 persen

Temuan lainnya, mayoritas (55,8 persen) publik menginginkan ada partai oposisi atau di luar pemerintahan di DPR RI untuk mengawasi pemerintahan Prabowo.

PDIP satu-satunya partai politik yang belum menyatakan posisi apakah di gabung pemerintahan Prabowo atau di luar.

Arah PDIP akan ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kabar pertemuan Prabowo - Megawati santer diberitakan. Elite PDIP maupun Partai Gerindra menyatakan pertemuan kedua tokoh bakal terjadi sebelum pelantikan Presiden terpilih Prabowo d 20 Oktober 2024.

Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo, Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat telah didukung Nasdem, PKS dan PKB.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, mayoritas publik menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo ke
depan. Angkanya di 55,8 persen.

Sisanya 29,4 persen menginginkan sebaiknya parpol di parlemen bergabung mendukung pemerintahan Prabowo. Dan 14,8 persen tidak menjawab.

Burhan mengatakan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. 

Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1200 orang, dengan over sampel di 11 Provinsi terbesar, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. 

Masing-masing menjadi 300 responden, sementara Sumatera Barat menjadi 200 responden.