DPP PDIP: KPK Berdiri karena Keberanian Megawati saat Menjabat Presiden

Nawawi menjelaskan, Pasal 1 UU Tipikor memerintahkan agar pemerintah membentuk KPK paling lama dua tahun setelah undang-undang tersebut disahkan.

Artinya, menurut Nawawi, KPK semestinya didirikan pada 16 Agustus 2001 karena UU Tipikor disahkan pada 16 Agustus 1999.

Tetapi saat itu, KPK tidak kunjung lahir karena ditolak oleh banyak pihak.

"Masih begitu banyaknya penolakan terhadap lembaga ini. Lembaga ini akan dapat bisa menghancurkan segalanya (kejahatan korupsi)," ujar Nawawi.

Saat itu, para aktivis antikorupsi terus bersuara dan mendorong agar KPK segera dibentuk sebagaimana perintah undang-undang.

Sementara, sikap tidak melaksanakan undang-undang juga merupakan bentuk melawan atau pelanggaran terhadap undang-undang.

Pada akhirnya, KPK berdiri pada 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Maka setelah melewati satu tahun empat bulan (setelah tenggat waktu) itulah baru kemudian lahir namanya Komisi Pemberantasan Korupsi," tutur Nawawi.

"Bayi ini adalah bayi reformasi dan lahir di zaman pemerintahan Megawati, bukan bayi kandung pemerintahan Megawati yang lahir di zaman reformasi. Jangan dibalik-balik," kata dia.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Mayjen TNI Mochammad Hasan Pangdam I Bukit Barisan, Rajin Lapor ke KPK

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>> 

(*)