DPP PDIP: KPK Berdiri karena Keberanian Megawati saat Menjabat Presiden

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ronny Talapessy menyatakan, beridirinya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari keberanian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia kala itu.

Hal tersebut disampaikan Ronny guna merespons pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebut KPK sebagai bayi Reformasi, tetapi bukan anak kandung pemerintahan Presiden Megawati.

“Dengan segala hormat kepada Pak (Ketua KPK) Nawawi, saya ingin mengatakan bahwa karakter yang berani dari Ibu Megawati sebagai Presiden lah yang membuat kita punya KPK,” ujar Ronny dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Ronny mengakui KPK lahir karena ada tuntutan dari cita-cita reformasi, tetapi ia mengingatkan bahwa ada peran Megawati yang membuat KPK dapat terbentuk.

Pengacara Bharada E ini pun menegaskan bahwa fakta sejarah mencatat KPK terbentuk pada tahun 2002 ketika Megawati menjabat sebagai presiden.

"Di tengah transisi demokrasi saat itu Ibu Mega berani mengambil keputusan untuk mengesahkan UU sehingga KPK lahir resmi di Indonesia dan tidak lagi sekadar angan-angan," kata Ronny.

Menurut dia, kelahiran UU KPK menunjukkan bahwa Megawati selalu memegang teguh cita-cita reformasi untuk memberantas korupsi.

“Ibu Megawati sejak dulu selalu berupaya tetap teguh dan tidak pernah mengkhianati cita-cita reformasi.

Teguh dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum,” kata Ronny.

Ia lantas membandingkan sikap Megawati pada 22 tahun yang lalu itu dengan sikap Presiden Joko Widodo saat ini yang menurutnya tidak berani memperkuat KPK.

“Malah sebaliknya, diduga kuat menggunakan KPK dan institusi penegak hukum lainnya untuk kepentingan dia dan keluarganya,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK merupakan bayi yang lahir dari reformasi, bukan anak kandung pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak balik, bayi ini adalah bayi reformasi, bayi yang karena tuntutan reformasi dilahirkan di zaman pemerintahan Megawati," kata Nawawi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

"Itu yang benar, jangan dibalik, seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintah Megawati," ujar dia.

Ia beralasan, KPK dibentuk berdasarkan perintah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Nawawi menjelaskan, Pasal 1 UU Tipikor memerintahkan agar pemerintah membentuk KPK paling lama dua tahun setelah undang-undang tersebut disahkan.

Artinya, menurut Nawawi, KPK semestinya didirikan pada 16 Agustus 2001 karena UU Tipikor disahkan pada 16 Agustus 1999.

Tetapi saat itu, KPK tidak kunjung lahir karena ditolak oleh banyak pihak.

"Masih begitu banyaknya penolakan terhadap lembaga ini. Lembaga ini akan dapat bisa menghancurkan segalanya (kejahatan korupsi)," ujar Nawawi.

Saat itu, para aktivis antikorupsi terus bersuara dan mendorong agar KPK segera dibentuk sebagaimana perintah undang-undang.

Sementara, sikap tidak melaksanakan undang-undang juga merupakan bentuk melawan atau pelanggaran terhadap undang-undang.

Pada akhirnya, KPK berdiri pada 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Maka setelah melewati satu tahun empat bulan (setelah tenggat waktu) itulah baru kemudian lahir namanya Komisi Pemberantasan Korupsi," tutur Nawawi.

"Bayi ini adalah bayi reformasi dan lahir di zaman pemerintahan Megawati, bukan bayi kandung pemerintahan Megawati yang lahir di zaman reformasi. Jangan dibalik-balik," kata dia.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Mayjen TNI Mochammad Hasan Pangdam I Bukit Barisan, Rajin Lapor ke KPK

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>> 

(*)