DPP PDIP: KPK Berdiri karena Keberanian Megawati saat Menjabat Presiden

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ronny Talapessy menyatakan, beridirinya lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari keberanian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia kala itu.

Hal tersebut disampaikan Ronny guna merespons pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebut KPK sebagai bayi Reformasi, tetapi bukan anak kandung pemerintahan Presiden Megawati.

“Dengan segala hormat kepada Pak (Ketua KPK) Nawawi, saya ingin mengatakan bahwa karakter yang berani dari Ibu Megawati sebagai Presiden lah yang membuat kita punya KPK,” ujar Ronny dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Ronny mengakui KPK lahir karena ada tuntutan dari cita-cita reformasi, tetapi ia mengingatkan bahwa ada peran Megawati yang membuat KPK dapat terbentuk.

Pengacara Bharada E ini pun menegaskan bahwa fakta sejarah mencatat KPK terbentuk pada tahun 2002 ketika Megawati menjabat sebagai presiden.

"Di tengah transisi demokrasi saat itu Ibu Mega berani mengambil keputusan untuk mengesahkan UU sehingga KPK lahir resmi di Indonesia dan tidak lagi sekadar angan-angan," kata Ronny.

Menurut dia, kelahiran UU KPK menunjukkan bahwa Megawati selalu memegang teguh cita-cita reformasi untuk memberantas korupsi.

“Ibu Megawati sejak dulu selalu berupaya tetap teguh dan tidak pernah mengkhianati cita-cita reformasi.

Teguh dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum,” kata Ronny.

Ia lantas membandingkan sikap Megawati pada 22 tahun yang lalu itu dengan sikap Presiden Joko Widodo saat ini yang menurutnya tidak berani memperkuat KPK.

“Malah sebaliknya, diduga kuat menggunakan KPK dan institusi penegak hukum lainnya untuk kepentingan dia dan keluarganya,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa KPK merupakan bayi yang lahir dari reformasi, bukan anak kandung pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi bayi ini lahir karena tuntutan reformasi. Jadi tolong jangan dibolak balik, bayi ini adalah bayi reformasi, bayi yang karena tuntutan reformasi dilahirkan di zaman pemerintahan Megawati," kata Nawawi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

"Itu yang benar, jangan dibalik, seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintah Megawati," ujar dia.

Ia beralasan, KPK dibentuk berdasarkan perintah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).