Sejarah Hari Ini, 30 Agustus 1999 Referendum Timor Timur Digelar: Bersama Indonesia atau Merdeka

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - 30 Agustus 1999 dicatat sejarah sebagai hari dimulainya referendum Timor Timur (sekarang Timor Leste). 

Hari di mana rakyat Timor Timur harus memilih, apakah tetap bersama Indonesia, atau merdeka sebagai negara sendiri. 

Sejatinya, Timor Timur adalah wilayah yang telah memerdekakan diri dari Portugis sejak  28 November 1975, ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste (FRETILIN) mengumumkan terbentuknya Republik Demokratik Timor Leste. 

Namun, sembilan hari pasca proklamasi kemerdekaan itu, Pemerintah Republik Indonesia mengerahkan militernya untuk menduduki wilayah tersebut. 

Pada tahun 1976, Indonesia mendeklarasikannya Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia.

17 Juli 1976 Timor Timur disahkan sebagai provinsi ke 27 Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976. 

Selama berada dalam kekuasaan pemerintah Republik Indonesia puluhan ribu orang Timor Timur tewas, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang menolak aneksasi Indonesia.

Hal ini membuat tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia meningkat. 

Di sisi lain, meski bertahun-tahun wilayanya menjadi bagian dari Indonesia, kelompok pro kemerdekaan Timor Timur terus melakukan perlawanan bersenjata. 

Wahasil pada 27 Januari 1999 Presiden Republik Indonesia, BJ Habibie meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk menengahi persoalan di Timor Timur.

Referendum

Dikutip dari Kompas.com Selain adanya penolakan dari sejumlah golongan di Timor Timur, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sebenarnya tidak setuju dengan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. 

Tekanan semakin meningkat saat negara-negara yang mulanya mendukung integrasi mulai mengubah sikapnya.

Kebijakan yang diambil Habibie terkait masalah Timor Timur adalah melaksanakan referendum atau jajak pendapat atau pemungutan suara.

Pada 27 Januari 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan bagi Timor Timur, yakni otonomi daerah atau kemerdekaan.

Sekjen PBB saat itu, Kofi Anan, menjembatani Indonesia dan Portugal soal Timor Timur.