Diterpa Isu Pemalakan ke KPU dan Bawaslu, GTI Sulut Minta Kajari Kotamobagu Dicopot

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -- Isu pemalakan KPU dan Bawaslu se Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang diduga dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus berhembus kencang. 

Isu tersebut juga akhirnya ditanggapi oleh Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut). 

Plt Ketua GTI Sulut Stefani Runtukahu kepada Tribunmanado.co.id mengatakan apabila hal tersebut benar maka sangat mencoreng nama baik Kejaksaan.

"Harusnya hal seperti ini tidak terjadi di kalangan penegak hukum," ungkapnya via telepon, Senin 12 Agustus 2024. 

"Karena Kejari adalah lembaga penegakan hukum dan harusnya menjadi role model," tegas dia. 

Efan pun menyayangkan apabila isu tentang permintaan uang ratusan juta tersebut benar adanya.

Ia bahkan meminta agar Kejati Sulut bisa mencopot Kajari Kotamobagu.

"Kalau memang isu ini benar maka Kejati Sulut harus ambil tindakan," ujarnya. 

"Kalau benar adanya maka Kajari Kotamobagu harus dicopot karena telah salah menggunakan jabatannya," tegas dia. 

Alumni Fisip Unsrat Manado ini mengaku aparat hukum tidak boleh menggunakan kewenangan hukum untuk mengintimidasi atau meminta sejumlah uang. 

"Ini hal yang sangat fatal dan harus ada penindakan tegas dari Kejati Sulut," ungkapnya. 

Sebelumnya diketahui, Kejari Kotamobagu Provinsi Sulut kembali diterpa isu tak sedap. 

Pasalnya, Korps Adhyaksa yang dipimpin oleh Elwin Agustian Khahar ini diduga melakukan pemalakan kepada sejumlah instansi.

Instansi yang dipalak tersebut adalah penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu se-BMR. 

Dari salah satu sumber Tribunmanado.co.id  yang adalah salah satu penyelenggara Pemilu mengatakan pihaknya dimintai uang hingga ratusan juta. 

Menurutnya, uang tersebut diminta untuk mendukung giat Kejari Kotamobagu. 

"Angkanya variatif. Tapi semuanya dikisaran ratusan juta," kata dia saat ditemui. 

Ia mengatakan permintaan tersebut dilakukan saat undangan audiensi dengan Kajari Kotamobagu. 

"Pada saat itu kami diminta menyediakan uang mulai dari Rp 100 juta," ujarnya. 

"Tapi ada juga KPU lain diminta Rp 150  sampai Rp 200 juta. Angkanya beda-beda," tegas dia. 

Bahkan, sumber menuturkan ada nada berupa ancaman apabila tak memenuhi permintaan tersebut.

"Betul ada nada ancaman kalau kami tak memberikan angka tersebut harus siap-siap," beber dia.

Dirinya mengatakan pihaknya hanya mengelola dana hibah untuk terselenggaranya Pilkada 2024.

"Bahkan kami tak ada yang dapat sampai ratusan juta. Sekarang malah kami diminta untuk siapkan uang begitu banyak," tegasnya.

Ia menuturkan permintaan tersebut terasa seperti pemerasan.

"Kami merasa seperti diperas. Padahal kejari adalah lembaga penegakan hukum,' tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar ketika dikonfirmasi mengatakan memang benar akan ada kegiatan yang akan dilakukan pihaknya.

Namun saat itu, pihaknya mengaku mempersilahkan siapa saja termasuk KPU dan Bawaslu untuk menyumbang.

"Karena mereka juga ingin melakukan sosialisasi di kegiatan tersebut, jadi kami persilahkan untuk menyumbang," ujarnya. 

"Tapi kalau mereka tidak mau juga yah silahkan saja," tegas dia.

Elwin menegaskan sama sekali tak melakukan paksaan. Karena ini dalam bentuk sumbangan.

"Kalau paksaan sama sekali tak ada. Kalau tak mau sumbang yah silahkan saja," tegas dia. (Nie)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>