Diterpa Isu Pemalakan ke KPU dan Bawaslu, GTI Sulut Minta Kajari Kotamobagu Dicopot

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -- Isu pemalakan KPU dan Bawaslu se Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang diduga dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terus berhembus kencang. 

Isu tersebut juga akhirnya ditanggapi oleh Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut). 

Plt Ketua GTI Sulut Stefani Runtukahu kepada Tribunmanado.co.id mengatakan apabila hal tersebut benar maka sangat mencoreng nama baik Kejaksaan.

"Harusnya hal seperti ini tidak terjadi di kalangan penegak hukum," ungkapnya via telepon, Senin 12 Agustus 2024. 

"Karena Kejari adalah lembaga penegakan hukum dan harusnya menjadi role model," tegas dia. 

Efan pun menyayangkan apabila isu tentang permintaan uang ratusan juta tersebut benar adanya.

Ia bahkan meminta agar Kejati Sulut bisa mencopot Kajari Kotamobagu.

"Kalau memang isu ini benar maka Kejati Sulut harus ambil tindakan," ujarnya. 

"Kalau benar adanya maka Kajari Kotamobagu harus dicopot karena telah salah menggunakan jabatannya," tegas dia. 

Alumni Fisip Unsrat Manado ini mengaku aparat hukum tidak boleh menggunakan kewenangan hukum untuk mengintimidasi atau meminta sejumlah uang. 

"Ini hal yang sangat fatal dan harus ada penindakan tegas dari Kejati Sulut," ungkapnya. 

Sebelumnya diketahui, Kejari Kotamobagu Provinsi Sulut kembali diterpa isu tak sedap. 

Pasalnya, Korps Adhyaksa yang dipimpin oleh Elwin Agustian Khahar ini diduga melakukan pemalakan kepada sejumlah instansi.

Instansi yang dipalak tersebut adalah penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu se-BMR. 

Dari salah satu sumber Tribunmanado.co.id  yang adalah salah satu penyelenggara Pemilu mengatakan pihaknya dimintai uang hingga ratusan juta.