Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Saya Tidak Ada Sangkut-pautnya dengan Kasus DJKA

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku dirinya tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus korupsi DJKA.

|
Editor: Frandi Piring
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku dirinya tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus korupsi DJKA. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa dirinya tidak ada sangkut-pautnya dengan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto menjelaskan, ia tak pernah berbisnis dengan DJKA semasa menjadi pejabat pemerintahan.

Hal tersebut dijelaskan Hasto saat ditanya awak media kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub.

Terkait status konsultan yang disebut KPK dalam keterangan pemanggilan, Hasto mengakui itu merupakan pekerjaannya sebelumnya.

“Saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut.

Tidak ada bisnis,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ,” ucapnya.

Ia menduga, dirinya dipanggil Komisi Antirasuah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Hasto lantas menyinggung informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhie yang telah diperiksa KPK pada Kamis (18/7/2024).

Menurut keterangan Wasekjen PDIP itu, kata Hasto, KPK tengah mendalami adanya bantuan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait Pilpres 2019 lalu.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan,” kata Hasto.

“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” ucapnya.

Sekjen Hasto pun meminta maaf lantaran tidak hadir panggilan KPK lantaran sudah terjadwal untuk memimpin persiapan Partai menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di hari yang sama dengan panggilan penyidik KPK.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Yogya, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” kata Hasto.

Di lain kesempatan, Yoseph Aryo Adhie mengaku diperiksa sebagai saksi dugaan di DJKA terkait pendalaman terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved