'Surat Sakti' Untuk Calon Wali Kota Bitung Sulut, Baru Maurits Mantiri Dapat Surat Tugas

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Peta politik Pilkada tahun 2024, di Sulawesi Utara (Sulut) terus bergulir dan menarik disimak setiap harinya.

Berbagai intrik dan trik politik diperlihatkan oleh para kandidat.

Mereka telah digadang-gadang menjadi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

Baca juga: Dari Semua Kandidat Calon di Pilkada Bitung Sulut Baru Maurits Mantiri yang Pegang Surat Penugasan

Ada yang bermanuver sampai ke DPP, lobi-lobi, komunikasi politik dan lainnya.

Tak sampai di situ, untuk Pilkada Bitung 2024 sampai hari ini mencuat sejumlah figur akan maju sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung 2024.

Dua petahana Maurits Mantiri dari PDI Perjuangan dan Hengky Honandar dari Gerindra dan Demokrat, calon Wali Kota Bitung.

Belakangan muncul nama Maximiliaan Jonas Lomban dari Nasdem dan Santy Luntungan dari Gerindra, juga calon Wali Kota Bitung.

Di posisi calon Wakil Wali Kota Bitung, muncul nama Robby Mamahit PDIP, Randito Maringka dari Gerindra, Erwin Wurangian dari Golkar dan Santy Luntungan dari Gerindra.

Pilkada Bitung 2024, hanya dua partai politik yang bisa mencalonkan sendiri yaitu PDIP dengan 11 kursinya dan Gerindra 7 kursi.

Berdasarkan aturan dan ketentuan, syarat untuk mengusulkan calon harus punya 7 6 kursi di DPRD Bitung.

Selain PDIP dan Gerindra, partai pemilik kursi di DPRD Bitung ada Nasdem 4 kursi, Demokrat dan Golkar 3 kursi.

Kemudian PAN dan Perindo, masing-masing 1 kursi.

Sehingga selain PDIP dan Gerindra, partai lainnya harus koalisi kalau mau mengusung calon baik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung di Pilkada 2024.

Dari semua kandidat di atas, baru calon Wali Kota Bitung Maurits Mantiri yang pegang surat penugasan sebagai calon Wali Kota Bitung dan mencari bakal calon Wakil Wali Kota.

Sedangkan bakal pasangan calon Wali Kota Hengky Honandar dan calon Wakil Wali Kota Randito Maringka, sampai hari ini belum mengantongi apa-apa dari Gerindra maupun Demokrat.

Hengky dan Randito, sudah di pasangkan sejak pertama kali mendaftar sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung di partai Nasdem Selasa 7 Mei 2024.

Sudah tiga bulan lebih, Hengky dan Randito tak kunjung kantongi surat keputusan, surat rekomendasi maupun surat lainnya dari DPP Partai Gerindra.

Padahal, foto dan keterangan keduanya sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sudah wara wiri di sosial media hingga alat peraga sosialisasi (APS) jenis Bilboart.

Calon lainnya yang belum kantongi 'restu' dari DPP adalah Max Lomban, Santy Luntungan dan Erwin Wurangian.

Max Lomban sendiri punya potensi, menjadi Calon Wali Kota Bitung jika koalisi Elly Lasut (Demokrat) dan Mika Paruntu (Golkar) linier ke Kota Bitung.

Elly dan Mika telah di dekleir sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, dari Partai Demokrat dan Golkar.

Sedangkan Santy G Luntungan untuk maju di Pilkada Bitung, baru sebatas lampu hijau dari DPP Partai Gerindra dan di perkuat dengan penegasan dari Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sulut dan Ketua Tim Penjaringan Ramoy Markus Luntungan (RML).

Sedangkan Erwin Wurangian, telah mengambil langkah mendaftar sebagai calon Wakil Wali Kota Bitung ke DPC PDI Perjuangan Bitung.

Di tempat terpisah mengenai 'surat sakti' untuk pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, ini kata Pengamat Politik Sulut Alfons Kimbal.

Menurut Alfons Kimbal, Bitung daerah multi etnis dan sangat kompleks, dan terbawa dalam kontestasi Politik.

Sudah terjadi di kontestasi Pilkada sebelum-sebelumnya.

Di Pilkada 2024, terlepas dari keberadaan surat sakti modal untuk maju di Pilkada 2024 yang di pegang saat ini oleh Maurits Mantiri, tetap calon - calon masih mencari dukungan antar partai.

Contoh Hengky Honandar dan Randito Maringka, dari Gerindra, Max Lomban dari Nasdem dan calon lainnya tinggal menunggu surat sakti.

Proses yang bergulir, di tingkat Kota Bitung dan Provinsi Sulut mengusung nama-nama diatas, namun finalisasinya dari DPP.

Ada kebijakan di buat DPP, akan mencul terakhir oleh partai Politik sembari melihat strategi dan waktu tepat berikan surat sakti sebagai restu ke calon.

Bisa saja setiap partai mengusung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan pihak DPP akan melihat itu namun ada juga proses terakhir di DPP.

Misalnya DPP melakukan survey, terhadap calon-calon.

Karena kontestasi di Bitung sangat ketat, bisa tiga sampai empat poros.

Penentuannya juga melihat koalisi partai politik, PDIP dan Gerindra bisa calonkan sendiri, namun pasti masih ada hubungan koalisi antar partai.