'Surat Sakti' Untuk Calon Wali Kota Bitung Sulut, Baru Maurits Mantiri Dapat Surat Tugas

Hengky dan Randito, sudah di pasangkan sejak pertama kali mendaftar sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung di partai Nasdem Selasa 7 Mei 2024.

Sudah tiga bulan lebih, Hengky dan Randito tak kunjung kantongi surat keputusan, surat rekomendasi maupun surat lainnya dari DPP Partai Gerindra.

Padahal, foto dan keterangan keduanya sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sudah wara wiri di sosial media hingga alat peraga sosialisasi (APS) jenis Bilboart.

Calon lainnya yang belum kantongi 'restu' dari DPP adalah Max Lomban, Santy Luntungan dan Erwin Wurangian.

Max Lomban sendiri punya potensi, menjadi Calon Wali Kota Bitung jika koalisi Elly Lasut (Demokrat) dan Mika Paruntu (Golkar) linier ke Kota Bitung.

Elly dan Mika telah di dekleir sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, dari Partai Demokrat dan Golkar.

Sedangkan Santy G Luntungan untuk maju di Pilkada Bitung, baru sebatas lampu hijau dari DPP Partai Gerindra dan di perkuat dengan penegasan dari Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sulut dan Ketua Tim Penjaringan Ramoy Markus Luntungan (RML).

Sedangkan Erwin Wurangian, telah mengambil langkah mendaftar sebagai calon Wakil Wali Kota Bitung ke DPC PDI Perjuangan Bitung.

Di tempat terpisah mengenai 'surat sakti' untuk pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, ini kata Pengamat Politik Sulut Alfons Kimbal.

Menurut Alfons Kimbal, Bitung daerah multi etnis dan sangat kompleks, dan terbawa dalam kontestasi Politik.

Sudah terjadi di kontestasi Pilkada sebelum-sebelumnya.

Di Pilkada 2024, terlepas dari keberadaan surat sakti modal untuk maju di Pilkada 2024 yang di pegang saat ini oleh Maurits Mantiri, tetap calon - calon masih mencari dukungan antar partai.

Contoh Hengky Honandar dan Randito Maringka, dari Gerindra, Max Lomban dari Nasdem dan calon lainnya tinggal menunggu surat sakti.

Proses yang bergulir, di tingkat Kota Bitung dan Provinsi Sulut mengusung nama-nama diatas, namun finalisasinya dari DPP.

Ada kebijakan di buat DPP, akan mencul terakhir oleh partai Politik sembari melihat strategi dan waktu tepat berikan surat sakti sebagai restu ke calon.