69 Kelurahan di Kota Bitung Akan Jadi Duta Statistik, Ini Tujuan Utamanya

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pemerintah Kota Bitung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bitung Sulut, bakal mengerahkan puluhan orang guna menyukseskan satu data Kelurahan.

Ada 69 orang dari 69 kelurahan di delapan kecamatan se Kota Bitung Sulut, akan menjadi duta statistik di kelurahan dalam rangka satu data.

Program satu data kelurahan, mendapat apresjasi dari Kepala BPS Bitung Simon Andres Reinisa.

Baca juga: Ratusan Warga Rela Berpanasan Nonton Bola Bareng Depan Rudis Wali Kota Bitung, Banyak Fans Argentina

“Keinginan kami hanya 6 kelurahan, namun pak Wali Kota menantang kami jika perlu semua kelurahan dilatih untuk mencari data agar Kota Bitung mempunyai satu data kelurahan,” jelas Simon Reinisa, dalam Rakor Pembahasan Data Potensi Desa dan Pembinaan Sektoral, di SH Sarundajang Hall Bitung, Senin (15/7/2024)

Lanjut Simon, pada prinsipnya pihak BPS akan mendukung semua program dari pemerintah Bitung yang ingin melakukan pendataan di kelurahan. 

Terkait 68 orang duta Statistik yang nantinya akan dilatih mendata, akan di bekali dengan materi-materi yang akan disampaikan karena ini adalah ilmu-ilmu statistik yang sering dipergunakan dalam menganalisa kebijakan pemerintah.

Sementara itu Wali Kota Ir Maurits Mantiri meminta maaf, karena kehadirannya di rapat yang sangat penting tak didampingi Wakil Wali Kota Hengky Honandar SE.

“Pak Wakil kami tugaskan untuk menghadiri Rapat Koordinasi dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah,” kata Mantiri Senin (15/7/2024).

Seperti diketahui jika Wakil Wali Kota Hengky Honandar adalah ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Terungkap juga dalam Rapat Koordinasi Pembinaan petugas data potensi desa tersebut, jika ke 69 duta statistik tersebut akan diberikan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas pendataan agar kedepan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin beserta dengan insentifnya. 

Untuk hal itu sementara dikaji di bagian hukum agar para duta statistik ini bekerja maksimal dan tidak diganti-ganti.

Apalagi mereka sudah dibekali oleh Badan Pusat Statistik.

Pada kesempatan itu, Wali Kota mengungkapkan kondisi Kota Digital yang tenag dilakukan.

"Kota Digital ini menjelaskan jika kadang Hoax terjadi karena tidak ada data pendukung yang dibeberkan oleh pemerintah. Saat l Hoax terjadi karena data pendukung yang dibeberkan adalah data asal-asalan, sehingga oleh orang yang tak bertanggung jawab memanipulasi data yang ada," bebernya.

diapun mengatakan kalau saat ini pemerintah pusat membutuhkan data yang akurat untuk pemerintah daerah mendapatkan anggaran dari kemerinterian.