Daftar Pejabat ASN dan Instansi Pemerintah yang Pindah Lebih Dulu ke IKN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini simak Daftar Pejabat ASN dan Instansi pemerintah yang akan pindah lebih dlu ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan rincian jumlah ASN pada kementerian/lembaga yang siap dipindah ke Ibu Kota Negara Negara (IKN) Nusantara.

Pelaksana Tugas Kepala Haryomo Dwi Putranto mengatakan dari 38 K/L yang menjadi sasaran, jumlah instansi yang sudah menyampaikan perincian data ASN siap pindah ke IKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencapai 25 K/L.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal memindahkan sekitar 12.000 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Jokowi Batal Pindah Ke IKN Bulan Juli, Pembangunan Akan Disetop Sementara, Pemindahan Tunggu Keppres

Proses pemindahan pegawai ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menargetkan, pemindahan ASN paling lambat dilakukan Agustus 2024. Namun, jumlah ASN yang akan dipindah masih mengalami penyesuaian.

"Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang, kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024,” kata dia, dilansir dari laman KemenPAN-RB.

Anas menuturkan, terdapat beberapa tahapan dalam menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Lantas, siapa saja ASN yang akan pindah ke IKN lebih dulu?

Daftar pejabat yang pindah lebih dulu ke IKN

Karo Hukum, Komunikasi, Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce mengatakan, pejabat ASN yang akan pindah lebih dulu ke IKN disesuaikan berdasarkan peran yang diperlukan.

"Sesuai perannya," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Adapun beberapa pejabat yang bakal lebih dulu dipindah ke IKN adalah sebagai berikut:

• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
• Jabatan Administrator
• Jabatan Fungsional
• Pelaksana di 38 Kementerian/lembaga.

Para pejabat itu bakal dipindahkan ke IKN secara bertahap sampai dengan Desember 2024.

Menurutnya, terdapat beberapa tahapan dalam menentukan ASN yang bakal dipindah ke IKN.

Kemenpan RB juga telah menyaring kementerian/lembaga dan unit kerja yang masuk prioritas untuk dipindahkan pada prioritas pertama ke IKN.

Tujuannya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan, serta didukung dengan digitalisasi sistem pemerintahan.

Selain itu, ASN pindah ke IKN harus menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

ASN yang dipindahkan ke IKN diusulkan mendapat insentif berupa tunjangan pionir.

Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pegawai ASN, mengingat IKN pada tahap awal pemindahan belum memiliki dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.

Selain tunjangan, KemenPAN-RB juga tengah berkoordinasi terkait hunian ASN di IKN.

Berikut 25 instansi yang sudah menyatakan siap pindah ke IKN:

• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika: 35 ASN
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 39 ASN
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31 ASN
• Badan Pangan Nasional: 24 ASN
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25 ASN
• Badan Siber dan Sandi Negara: 61 ASN
• Kejaksaan Agung: 79 ASN
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69 ASN
• Kementerian Dalam Negeri: 182 ASN
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : 205 ASN
• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247 ASN
• Kementerian Kesehatan: 201 ASN
• Kementerian Keuangan: 110 ASN
• Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59 ASN
• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: 56 ASN
• Kementerian Luar Negeri: 85 ASN
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321 ASN
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : 47 ASN
• Kementerian Perdagangan: 146 ASN
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49 ASN
• Kementerian Sekretariat Negara : 254 ASN
• Sekretariat Jenderal DPR: 87 ASN
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial : 22
• Sekretariat Jenderal MPR : 26
• Sekretariat Jenderal DPD : 35

Daftar di atas belum mencakup TNI dan Polri. Otorita IKN beberapa waktu lalu mengungkap Presiden Joko Widodo berpesan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak berbondong-bondong pindah sekaligus ke IKN.

Pemindahan ASN ke IKN dimulai Juli 2024

Pemindahan ASN untuk kloter pertama akan dilakukan pada Juli-Agustus 2024.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), strategi pemindahan ASN menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.

Setelah kloter pertama, pemindahan akan kembali dilakukan para periode November dan Desember 2024.

Saat ini, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis kementerian atau lembaga untuk mengidentifikasi seberapa penting peran instansi tersebut terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini