Pemprov Sulawesi Utara Targetkan Penyelesaian 40 Bidang Aset pada 2024

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulawesi Utara menargetkan penyelesaian 40 bidang aset pada tahun 2024.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Clay Dondokambey dalam rapat koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pemerintah kabupaten/kota di Ruang CJ Rantung, kantor Gubernur Sulut, Selasa (9/7/2024).

"Target kita 40 bidang aset Pemprov Sulut selesai tahun ini," katanya.

Menurut dia, target tersebut adalah prioritas Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Dirinya bertekad menyelesaikan masalah aset hingga tuntas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) gelar Rapat Koordinasi Terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Selasa (9/7/2024).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekprov Sulut Steve Kepel.

Kepel dalam arahannya meminta agar dalam pengukuran IPA diutamakan kejujuran.

"Self assessment atau mengukur diri sendiri harus jujur, jangan manipulatif.

Sehingga kita mampu mengukur kemampuan dan kekurangan,” kata dia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulut Clay Dondokambey menuturkan, kegiatan tersebut mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sulut menjadi pengukur dalam hal Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

"Ini penting karena pengelolaan barang milik daerah salah satu area strategis dari pengukuran MCP, jadi diintevensi oleh KPK,” katanya.

Ia menuturkan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw ditetapkan sebagai piloting untuk pengukuran indeks aset tahun 2022 yang dirilis 2023. Waktu itu hanya 10 pemprov se Indonesia.

Kemudian di tahun 2024 ini berkembang menjadi 100 pemerintah daerah.

Di Sulut, ketambahan dua daerah yakni Minut dan Kota Bitung.

Clay berharap usai rakor tersebut selain Minut dan Bitung, semua kabupaten/kota di Sulawesi Utara boleh mengukur IPA di masing-masing daerah.

“Ini semua berangkat dari komitmen, KPK menitipkan pesan jangan hanya Pemprov Sulut, harus menginfluence pemerintah kabupaten/kota yang lain,” harapnya. (Art)