PM Inggris Keir Starmer: Politikus Remaja, Pengacara hingga Pemimpin Oposisi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Londong - Partai Buruh Inggris meraih kekuasaan setelah lebih dari satu dekade beroposisi.

Pemimpin Partai Buruh Keir Starmer menjadi Perdana Menteri Inggris. Keir menghantikan Rishi Sunak dari Partai Konservatif.

Partai Buruh memenangi 412 kursi dari 650 kursi dan Partai Konservatif 121.

Bagaimana karier Starmer sang PM Inggris yang baru?

Memiliki nama lengkap Keir Rodney Starmer. Dia lahir 2 September 1962. Seorang politikus Inggris yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada 5 Juli 2024.

Dikutip dari wikiperdia.org, dia sebagai Pemimpin Partai Buruh sejak 2020. Ia telah menjadi Anggota Parlemen untuk Holborn dan St Pancrassejak 2015, dan sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Oposisi dari 2020 hingga 2024 dan Direktur Penuntutan Umum dari 2008 hingga 2013.

Lahir di London dan dibesarkan di Surrey, Starmer bersekolah di Reigate Grammar School yang menjadi sekolah swasta saat ia masih pelajar.

Ia aktif berpolitik sejak usia dini dan bergabung dengan Partai Buruh Sosialis Muda pada usia 16 tahun.

Ia lulus dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Leeds pada tahun 1985 dan memperoleh gelar sarjana hukum perdata pascasarjana di St Edmund Hall di Universitas Oxford pada tahun 1986.

Starmer berpraktik terutama dalam pekerjaan pembelaan pidana, dengan spesialisasi dalam hak asasi manusia.

Ia menjabat sebagai penasihat hak asasi manusia untuk Dewan Kepolisian Irlandia Utara dan diangkat sebagai Penasihat Ratu pada tahun 2002, kemudian mengutip karyanya di kepolisian di Irlandia Utara sebagai pengaruh utama pada keputusannya untuk mengejar karier politik.

Selama masa jabatannya sebagai Direktur Penuntutan Umum, ia menangani sejumlah kasus besar termasuk kasus pembunuhan Stephen Lawrence.

Ia diangkat sebagai Knight Commander of the Order of the Bath (KCB) dalam Penghargaan Tahun Baru 2014 atas jasa-jasanya di bidang hukum dan peradilan pidana.

Starmer terpilih menjadi anggota House of Commons pada pemilihan umum 2015. Sebagai anggota parlemen, ia mendukung kampanye Britain Stronger in Europe yang tidak berhasil dalam referendum keanggotaan Uni Eropa 2016.

Ia diangkat menjadi pembantu untuk Imigrasi oleh Jeremy Corbyn tetapi mengundurkan diri dari peran ini pada bulan Juni 2016.