Izin Tambang Ormas Keagamaan, Pakar: Kebijakan Balas Budi Pilpres 2024
Ormas keagamaan mendapatkan izin pengelolaan tambang dari pemerintahan. Kebijakan itu dinilai salah, dianggap sebagai upaya balas budi Pilpres 2024.
Editor:
Arison Tombeg
Kolase Tribun Manado
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Ormas keagamaan mendapatkan izin pengelolaan tambang dari pemerintahan. Kebijakan itu dinilai salah, dianggap sebagai upaya balas budi Pilpres 2024.
Kiai Saad menegaskan, sampai sejauh ini belum ada surat masuk atau pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Kalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,” kata Saad.
(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)
Baca Juga
KOMENTAR
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/110624-bivitri.jpg)