Sidang Politik Uang Liempepas Bersaudara di PN Manado, Panwascam: Kami Dapat Info Ada Bagi-Bagi uang

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Lanjutan sidang kasus politik uang terdakwa caleg terpilih Gerindra Sulawesi Utara dr Cristovel Liempepas dan Indra Liempepas serta Chery Lintang kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara, Senin (10/6/2024)

Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

Keterangan saksi menyebut bahwa Panwascam Tuminting sempat diusir dari gudang pala milik orang tua Liempepas Bersaudara.

Kejadian tersebut pada 9 Februari 2024, Panwascam Tuminting menerima laporan warga jika di sebuah gudang pala milik orang tua Liempepas bersaudara berkumpul sejumlah warga dan sedang mengantre.

Di situ tim Panwascam langsung bergerak ke lokasi untuk melihat langsung aduan warga.

Panwascam Tuminting Ahmad Safaruddin menjelaskan saat sampai di lokasi dia melakukan perekaman video situasi di rumah orang tua Liempepas bersaudara.

Namun tiba-tiba dia dihadang oleh salah satu pekerja dari orang tua Liempepas bersaudara.

"Ada satu pekerja dari Ibu Nanses bernama Luis teriak dan membentak kami untuk keluar.

Mereka memarahi kami kenapa merekam padahal kami sudah mengatakan bahwa kami panwascam, lalu mereka mengusir kami," jelasnya

Atas hal tersebut, Panwascam langsung melaporkan masalah ini di Bawaslu Manado dan Polsek Singkil.

"Kami memang awalnya mendapat informasi ada bagi-bagi uang di sana dan kami melaporkan masalah ini kepada Polsek Singkil dan Bawaslu Manado," jelasnya

Sebelulumnya Kasipidum Kejari Manado Taufiq Fauzie yang membacakan dakwaan mengatakan bahwa kedua terdakwa pernah dikeluarkan status daftar pencarian orang (DPO) oleh Polresta Manado.

"Daftar pencarian orang nomor: DPO/24/V/2024/Reskrim tanggal 21 Mei 2024 saat masa tenang pemilu," jelasnya

Menurutnya perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2023, tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi UU jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lanjut JPU, kedua terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga, dan sepakat membuat kartu nama berisikan dan nomor urut guna kepentingan kampanye.