Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sebut Illegal Fishing Nelayan Asing Libatkan Nelayan Indonesia

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Hal menarik diungkap Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, saat membuka Rapat Kerja Teknis Pengawas Perikanan Tahun 2024 di GKIC Novotel, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (4/6/2024). 

Menurut Wahyu, praktik illegal fishing oleh negara asing ternyata melibatkan nelayan indonesia

Hal itu terlihat saat penangkapan pelaku illegal fishing beberapa waktu lalu. 

"Ada yang sediakan sarananya dan lainnya," kata dia. 

Hal ini menjadi pertanda bahwa perang terhadap pelaku illegal fishing harus terus dimantapkan. 

Ada pencapaian luar biasa. 

"Tapi ada pula yang musti kita evaluasi bersama," kata dia. 

Dia memuji aparat pengawas perikanan yang sukses membekuk para pelaku illegal fishing.

Dirinya juga menyoroti persoalan banyaknya penjualan baby lobster di luar negeri yang merugikan negara. 

Fokus dari kementerian KKP adalah pemberdayaan nelayan lokal. 

Baca juga: Segini Gaji Kylian Mbappe di Real Madrid, Dibayar Per Minggu, Dapat Bonus Menggiurkan

Baca juga: 25 Soal Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawaban

"Nelayan berdasi harus ikut aturan yang berlaku, sementara nelayan lokal diberi akses yang terbuka," kata dia.

Sekprov Sulut, Steve Kepel membacakan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

"Selamat datang, selamat bakudapa," kata dia.

Pemprov Sulut berterimakasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah menunjuk Manado sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepel pun memaparkan potensi kelautan dan perikanan di Sulut yang sangat besar.

"Perikanan adalah penggerak ekonomi di Sulut," kata dia.

Hal itu terbukti saat pandemi COVID-19, saat perikanan dapat berkibar di tengah keterpurukan sektor lainnya.

"Saat ini ada direct call dari Pelabuhan Bitung menuju Jepang untuk ekspor ikan tuna," katanya. 

Ia menuturkan, Pemprov Sulut juga bakal menggelar beach clean dalam rangkaian Coral Triangle Day 2024.

Sektor perikanan dan kelautan sangat penting di era kekinian sebagai kebutuhan pangan.

Baca juga: Amalan Sunnah Sebelum dan Sesudah Salat Idul Adha 2024, Ada Aturan Soal Makan

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban Prakarya Kelas 10 SMA, Pilihan Ganda dan Essay

Untuk itu, perlu prinsip keadilan, keberlangsungan, dan kepastian hukum.

"Perlu koordinasi semua stakeholder agar tantangan kelautan bisa dihadapi," katanya.

Kepel berharap ajang tersebut jadi wadah berbagi informasi dan pengetahuan serta menjadi sarana penguatan koordinasi.

"Juga menghasilkan rekomendasi yang bisa segera diimplementasikan," kata dia.

Pemprov Sulut pun mendukung penuh konsep ekonomi biru Kementarian Kelautan dan Perikanan RI.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.