PDIP Oposisi atau Koalisi Pemerintahan Prabowo? Pengamat: Cenderung Ingin Main Politik Dua Kaki

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan PDIP sedang ingin bermain politik dua kaki di pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Satu sisi sikapnya kritis, memberikan serangan-serangan tajam terkait dengan praktek politik hari ini. Pada saat yang bersamaan belum resmi mengumumkan bagaimana sikap politik mereka sebagai oposisi yang berada di luar pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini dikutip YouTube televisi nasional, Minggu 26 Mai 2024.

Sebelumnya dalam pidato di rakernas ke-5 PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menegaskan sistem pemerintah Indonesia tidak ada oposisi dan koalisi.

"Menang di Indonesia tidak ada nomenklatur oposisi atau koalisi. Politik kita adalah gotong royong," ujarnya.

Tapi memang kalau melihat kecenderungan secara umum, sekalipun PDIP memberikan pandangan kritis dan siap memonitor bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi saat bersamaan harus diakui ketika ada keinginan revisi Undang-Undang UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3, PDIP meminta supaya tidak diubah.

"Ini menegaskan hubungan baik-baik saja PDIP dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat (pendukung Prabowo-Gibran)," kata dia.

Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal setelah menyelesaikan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: Terpilih Sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu Beberkan Target

"Atas dasar jalan kebenaran dalam berpolitik, PDI Perjuangan mencermati persoalan perekonomian yang tidak ringan, dampak pemanasan global, ancaman krisis pangan, berbagai persoalan geopolitik, dan disrupsi kehidupan akibat perkembangan teknologi," kata Puan.

Dia menambahkan, Rakernas V PDIP ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan yang akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis memenangkan Pilkada 2024.

Serta merumuskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Poin kedua, Rakernas V PDIP menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances).

Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan.

(Tribun)