PPP Gagal ke Senayan di Pemilu 2024, Pengamat: Bongkar yang Tak Terbongkar

Namun Yudhoyono akan muncul sebagai pemenang dan PPP akan membelot dari koalisi nasional ke kubu Yudhoyono. Mereka dihargai dengan diberi jabatan di kabinet.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Ketum PDIP Megawati: Saya Sedih, Tak Usah Khawatir Nanti Menang Lagi Kok

PPP menyelenggarakan Muktamar Nasional ke-6 di Jakarta pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 2007. Pada hari terakhir Muktamar, Suryadharma Ali muncul sebagai Ketua PPP baru menggantikan Hamzah.

Suryadharma menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Negara pada Kabinet Presiden Yudhoyono.

Ia mengumumkan akan tetap menjabat menteri sekaligus merangkap jabatan Ketua Umum PPP. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).

Pemilihan Umum 2009[sunting | sunting sumber]
Pada pemilihan legislatif tahun 2009, partai ini menempati posisi keenam dengan perolehan 5,3 persen suara, dan meraih 37 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sepanjang pemilu, partai ini memperoleh suara dari para lelaki Muslim lansia di seluruh pedesaan dan perkotaan, di dalam dan di luar Pulau Jawa.

Dalam pemilihan presiden, terjadi perbedaan dalam menentukan capres yang akan didukung. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah, yang juga berasal dari Parmusi, mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Padahal, pada saat yang sama, Ketua DPP PPP Suryadharma Ali tengah melakukan penjajakan dengan calon presiden lain dalam program PPP mendengar. Kondisi ini cukup menggambarkan keterbelahan dalam internal PPP.

Menurut Hasto Kristiyanto, PPP sempat menyatakan dukungan untuk bergabung dengan PDI-P dengan melakukan kerja sama politik, namun upaya tersebut dijegalkan oleh SBY.

Pada akhirnya, PPP mendukung pasangan SBY-Boediono pada 10 Mei 2009.

Suryadharma Ali kemudian dilantik sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai perwakilan dari PPP.

Pada pemilihan legislatif tahun 2014, PPP menargetkan mendapatkan 12 persen suara nasional atau 13-15 persen suara di DPR.

Namun, PPP hanya bisa meraih 6.53 persen suara nasional dan sebanyak 39 kursi di DPR. Konflik internal dalam menentukan calon presiden kembali terjadi menjelang pemilihan presiden 2014.

Saat itu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 23 Maret 2014. Suryadharma Ali memberikan orasi dan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra dituding sebagai penyebab gagalnya PPP meraih target 12 persen suara dalam pemilu legislatif pada 9 April 2014.

Pada 13 April 2014, sebanyak 26 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP meminta Dewan Pimpinan Pusat PPP melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pertanggungjawaban Suryadharma Ali.

Tidak lama setelah permintaan pertanggungjawaban disuarakan, Suryadharma Ali pada 16 April 2014 menandatangani surat pemecatan untuk Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan lima unsur pimpinan DPW PPP.

Suharso dipecat dengan alasan mengurus proses percalonan istrinya sebagai caleg, sementara lima unsur pimpinan DPP PPP tersebut dipecat karena mengurus pemilihan capres pada saat kader sedang memperjuangkan suara di pemilu legislatif.

Setelah pemecatan, Suryadharma mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo di kantor DPP PPP dan ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi yang menegaskan bahwa koalisi partainya dengan Gerindra adalah ilegal.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PPP menggelar rapat pimpinan nasional pada 19-20 April 2014 yang melahirkan keputusan pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai ketua umum.

Namun pada akhirnya, konflik internal berakhir dengan damai setelah Suryadharma meminta maaf dan PPP secara resmi mendukung Prabowo Subianto pada 12 Mei 2014.

PPP sempat mengusulkan Suryadharma Ali sebagai calon wakil presiden Prabowo namun Prabowo memilih Hatta Rajasa sebagai wakilnya.

Djan Faridz dipilih sebagai Ketua Umum PPP versi kubu Suryadharma Ali dari 2014 sampai 2018
Walaupun konflik internal dalam Pilpres 2014 berakhir dengan damai, konflik internal kembali terjadi setelah Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji pada 23 Mei 2014.

Internal partai saat itu kembali mulai bergejolak terkait rencana pemberhentian Suryadharma sebagai ketua umum. Pada 10 September 2014, PPP memutuskan untuk memecat Suryadharma sebagai ketua umum namun keputusan itu ditolak oleh Suryadharma.

Sebagai tindakan balasan, Suryadharma Ali memecat Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin, serta Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) pada 12 September 2014.

PPP kemudian menyelenggarakan Muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 dan menentukan bahwa Romy ditunjuk sebagai Ketua Umum baru.

Hasil muktamar tersebut disahkan oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Joko Widodo melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

Keputusan tersebut digugat oleh Suryadharma Ali yang menggugat hasil muktamar tersebut dan menyelenggarakan muktamar tandingan di Jakarta. Pada 2 November 2014, kubu Suryadharma Ali memilih Djan Faridz untuk menggantikan Suryadharma Ali.

Ketegangan ini meledak di ruang publik pada 2 Desember 2014. Mirip dengan peristiwa 27 Juli 1996, masa yang mengatasnamakan kubu Romy geruduk kantor DPP PPP dengan tujuan merebut dan menguasai kantor tersebut.

Perebutan kantor DPP PPP berujung pada kesepakatan pemanfaatan kantor bersama-sama oleh kedua kubu. Sejak 2015, kedua kubu tersebut melakukan upaya hukum demi memperoleh legitimasi.

Pada 25 Februari 2015, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Suryadharma Ali tentang pengesahan kepengurusan DPP PPP kubu Romy oleh pemerintah dengan hasil status Romy sebagai ketua umum PPP batal secara hukum dan Menkumham Yasonna Laoly melakukan intervensi internal partai.[

Namun demikian, Kubu Romy menyatakan banding sehingga dualisme dalam internal PPP masih jauh dari selesai.

Harapan damai sempat mencuat dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) 13 Maret 2015, dimana Ketua Umum versi Muktamar Jakarta Djan Faridz dan Wakil Ketua Umum versi Muktamar Surabaya Emron Pangkapi hadir dan sepakat mengakhiri konflik internal tersebut.

Bahkan, kedua kubu tersebut mendukung pemerintahan Joko Widodo. Namun hanya tiga hari berselang, kubu Djan Faridz kembali mendesak Yasonna Laoly untuk mematuhi keputusan PTUN.

Pada 26 Oktober 2015, Makhamah Agung RI menangkan gugatan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz.

Menyikapi putusan MA, pemerintah mengesahkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung tahun 2011, atau muktamar terakhir sebelum pelaksanaan muktamar oleh kedua kubu pada 2014.

Kepengurusan ini juga memiliki wewenang untuk membentuk panitia penyelenggara muktamar atau muktamar luar biasa PPP. PPP akhirnya kembali melakukan muktamar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada April 2016.

Romy secara aklamasi dipilih sebagai ketua umum dalam pertemuan ini namun kepengurusan PPP berdasarkan muktamar ini kembali digugat oleh PPP kubu Djan Faridz.

Pada 22 November 2016, PPP kubu Djan Faridz kembali memenangi gugatan yang diajukan ke PTUN. Menkumham diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP pimpinan Romy. Keputusan ini kembali direspons oleh PPP kubu Romahurmuziy dengan mengajukan banding.

PPP pimpinan Romahurmuziy akhirnya memenangi banding terkait kepengurusan partai. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada Juni 2017 memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN pada 22 November 2016 yang memenangkan gugatan PPP kubu Djan Faridz.

Ketegangan di antara kedua kubu berlanjut meskipun putusan banding telah dibacakan. Pada 16 Juli 2017, tragedi perebutan kantor DPP PPP kembali terulang. Pendukung kedua kubu terlibat bentrokan yang menyebabkan kaca gedung pecah dan seorang penjaga keamanan terluka.

Memasuki tahun 2018, ketegangan di antara kedua kubu mulai mereda. Humphrey Djemat menggantikan posisi Djan Faridz sebagai pemimpin sementara PPP kubu Muktamar Jakarta.

Baca juga: PPP hanya Butuh 200 Ribu Suara untuk ke Senayan, Pengamat: Mardiono Gagal

Pada kepengurusan Humphrey, niat islah akhirnya dikemukakan.[48] Niat ini ditunjukkan dengan keputusan Humphrey untuk menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj.

Humphrey, yang datang bersama Suharso Monoarfa, meminta Said Aqil untuk menjadi mediator islah di antara kedua kubu PPP. Niat islah ini secara resmi disampaikan oleh Humphrey pada 18 November 2018 dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu Djan Faridz.

Dalam pertemuan ini, Humphrey dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP menggantikan Djan Faridz. Niat islah tersebut dilontarkan karena konflik internal yang tidak kunjung selesai mengancam partisipasi PPP dalam Pemilihan Umum 2019.

Pada Pemilu 2019, PPP kembali mengalami penurunan suara. PPP hanya dapat meraih 4,5 persen suara atau sebanyak 19 kursi di DPR.[51] Secara persentase, raihan suara ini adalah yang terendah sepanjang sejarah keikutsertaan PPP dalam pemilu.

Arah dukungan PPP terhadap calon presiden pilihan juga terpecah. Ketua Umum hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sementara Ketua Umum versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy mendukung Joko Widodo.

Secara resmi, PPP mendukung percalonan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Menjelang Pemilu 2019, Ketua PPP versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy terjerat kasus dugaan suap jabatan di Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[

Sebagai langkah untuk menyelamatkan partai, Romy resmi diberhentikan sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya dan digantikan oleh Suharso Monoarfa.

Penetapan tersangka terhadap Romy menjadi peringatan keras proses alih generasi politik di Indonesia. Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya membuka pintu untuk bersatu atau islah dengan kubu PPP pimpinan Humphrey Djemat. Suharso pun mengaku telah bertemu Humphrey untuk membahas persoalan islah.

Pada Desember 2019, DPP PPP menegaskan tidak ada muktamar islah karena kepengurusan PPP sudah resmi diakui negara. Ketua Panitia Pengarah Mukernas V PPP Achmad Baidowi menyatakan jika kubu Humphrey Djemat ingin bergabung, mereka harus mengikuti hasil Mukernas V PPP dan ketentuan AD/RT yang ada.

Dualisme partai PPP pun berakhir dengan penyelenggaraan Muktamar IX PPP 2020 dengan Suharso Monoarfa ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP[61] dan Djan Faridz kembali bergabung dengan kepengurusan PPP sebagai anggota Majelis Kehormatan Partai.

Pasca konflik kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy, konflik internal partai kembali terjadi. Hal ini berawal dari 15 Agustus 2022, dimana Suharso Monoarfa memberikan pernyataan kontroversial mengenai 'amplop' kiai.[

Walaupun Suharso Monoarfa sudah meminta maaf, pernyataan ini dinilai kontroversial karena dianggap menghina kalangan pesantren dan para kiai hingga terjadi aksi protes yang meminta Suharso Monoarfa untuk mundur dari ketua umum PPP.

Pernyataan kontroversial ini juga ditentang oleh kader PPP karena dianggap bisa mengancam eksistensi partai untuk kontestasi pemilu 2024 dan kader PPP menuntut agar Suharso Monoarfa untuk mundur kalau tidak mau dipecat secara tidak terhormat.

Pada 3-5 September 2022, PPP menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang menetapkan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan pengangkatan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum untuk sisa masa bakti 2020-2025.

Suharso Monoarfa justru melawan balik keputusan tersebut dan mengerahkan kader loyalis untuk membatalkan keputusan tersebut. Pakar politik menilai konflik kali ini justru berbeda karena konflik sebelumnya berkaitan dengan arah politik sementara konflik diantara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono terjadi karena 'keseleo lidah' (slip of tongue) dan menilai konflik ini hanya berlangsung singkat.

Menjelang pemilu 2024, PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Golkar dan PAN pada 12 Mei 2022. Kata "Bersatu" memiliki filosofi, yakni Beringin (Golkar), Surya (PAN), dan Baitullah (PPP), manakala ketiganya merupakan simbol dari masing-masing partai politik pendiri koalisi.

PPP juga diperkuat oleh bergabungnya Sandiaga Uno sebagai anggota partai.[75] Namun pada tanggal 26 April 2023, PPP mengusung Ganjar Pranowo, bergabung dengan koalisi pengusung PDI-P.

Pada awalnya, PPP mengusung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar dan berusaha mengajak Koalisi Indonesia Bersatu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kendati demikian, Golkar dan PAN mengusung Prabowo Subianto dan membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra.

Pada pemilu legislatif 2024, untuk pertama kalinya suara partai PPP menurun secara signifikan dan akhirnya partai PPP tidak dapat lolos di DPR-RI.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)