PPP Gagal ke Senayan di Pemilu 2024, Pengamat: Bongkar yang Tak Terbongkar

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pemilu 2024 menjadi jalan terjal sekaligus momentum bagi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Saran evaluasi menyeluruh kelemahan PPP, bahkan membangkar (rahasia) yang tak terbongkar, mengapa Pemilu 2024 tanpa PPP di Parlemen Senayan (DPR RI).

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengomentari soal Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono yang diminta mundur dari posisinya saat ini.

Adapun hal itu imbas Mardiono gagal meloloskan PPP ke Senayan pada Pileg 2024.

Menurutnya lebih baik ada evaluasi lebih menyeluruh terlebih dahulu, terkait gagalnya PPP di Pileg 2024.

"Memang begitu hukum politiknya di Indonesia. Gagal akan dituntut mundur. Padahal, baiknya dilakukan terlebih dahulu evaluasi menyeluruh kiranya apa sebab musabab PPP gagal melampaui ambang batas parlemen," kata Ray dihubungi Jumat (24/5/2024).

Ia menilai tanpa ada evaluasi menyeluruh. Pergantian atau tidak pergantian, belum tentu merupakan jawaban atas persoalan PPP.

"Kepemimpinan hanyalah satu dari sekian banyak faktor lain. Tanpa mengenal, apalagi ingin mengubah sebab atau faktor lainnya dimaksud, PPP hanya berputar dari solusi politik ke solusi politik," jelasnya.

Ray menyebut belum tentu ada kemajuan dengan cara seperti itu. Menurutnya lebih baik ada evaluasi menyeluruh.

"Buatkan studi yang bagus, evaluasi yang menyeluruh, membongkar yang tak terbongkar, dari situ akan terlihat mana yang perlu diganti atau tetap dipertahankan," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPC PPP Kota Surakarta, Johan Syafaat menyoroti hasil perolehan suara partainya pada Pemilu 2024.

Di mana, hasil hitung KPU RI, PPP tidak tembus ambang batas 4 persen.

Serta, PPP hanya memperoleh 5,7 juta suara atau 3,8 persen. Hanya butuh kurang lebih 200.000 suara saja untuk Lolos ke Senayan.

Dia pun menilai, bahwa Plt Ketua Umum M Mardiono tidak mampu membaca situasi politik hingga PPP memperoleh hasil terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Johan juga menyebut, kegagalan meloloskan PPP melalui Mahkamah Konstitusi (MK) menambah bukti tersebut.