Peluang PDIP di Luar Pemerintah Prabowo-Gibran, Guru Besar UI: Megawati Tegak

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Arah PDIP pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditunggu publik.

Spekulasi menyebutkan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri cenderung di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dugaan PDIP akan mengambil jalan oposisi terlihat dari sikap Megawati yang tegak.

Demikian analisis Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli.

Dia menilai, langgam politik Megawati berbeda dengan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

Menurut dia, Megawati cenderung teguh pada pendirian, sementara Puan lebih lentur dalam berpolitik.

“Saya kira di partai politik itu ada yang menyala, ada juga yang menjadi sejuk. Tampaknya Puan langgamnya yang sejuk,” kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Lili berpendapat, gaya politik Puan lebih mirip dengan almarhum sang ayah, Taufik Kiemas, yang dikenal egaliter dan mahir dalam urusan lobi politik.

Tak heran jika perbedaan sikap Megawati dan Puan ini memunculkan kabar bahwa PDI-P belum satu suara soal langkah politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Desas-desus yang beredar, sebagian elite ingin PDI-P menjadi oposisi, sebagian lain menghendaki partai banteng bergabung ke koalisi pemenang pilpres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya dapat informasi memang di PDI-P enggak bulat juga memang. Ada sebagian ingin bergabung dengan pemerintahan, tapi sebagian ingin tetap berada pada oposisi,” ujar Lili.

Meski begitu, Lili meyakini bahwa keputusan penting PDI-P tetap dipegang oleh Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

Kendati belum satu suara, PDI-P diprediksi bakal berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran dan mengambil peran sebagai oposisi.

“Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selanjutnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengekor di urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen.
Paslon ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Di urutan buntut, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghimpun 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebelumnya kompak mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (22/4/2024), MK menolak gugatan keduanya. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon dianggap tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Hasil Survei

Jajak pendapat dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Generasi Z dan milenial menginginkan PDIP menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Wakil Direktur LPI Ali Ramadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 20 Maret lalu menjelaskan, sebanyak 60,4 persen responden yang setuju PDIP menjadi oposisi atau tidak setuju adanya rekonsiliasi PDIP dengan Gerindra.

Rinciannya, 11,6 persen yang sangat tidak setuju rekonsiliasi dan 48,8 persen responden tidak setuju rekonsiliasi tersebut.

Sementara yang menjawab setuju rekonsiliasi PDIP dan Gerindra sebanyak 17,2 persen responden dan 8,1 persen yang sangat setuju. Sisanya, responden tidak menjawab.

Survei nasional LPI ini dilakukan 12-18 Maret 2024 terhadap 1.300 terhadap Gen Z (17-26) dan milenial (27-42 tahun) yang menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024 lalu. Margin of error dari ukuran sampel tersebut kurang lebih 2,97 pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Tribun)