4 Menteri Bersaksi di MK, Wapres: Pemerintah Tidak Boleh Ikut Campur Putusan Sengketa Pilpres 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin berharap sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa hadirkan keputusan terbaik bagi Indonesia.

Wapres juga menegaskan pemerintah tak boleh ikut capur urusan MK dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024.

Tak hanya itu, wapres nih berharap keputusan MK nantinya hadirkan kelanjutan kebaikan untuk pemerintahan ke depan.
 
“Harapannya tentu, keputusannya yang terbaik untuk bangsa ini, saya kira itu saja. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini,” harap Wapres di Manado, Kamis (04/04/2024).
 
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa MK sebagai lembaga peradilan yang penting di negara ini mempunyai otoritas yang mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.
 
“Harapan saya, tentu kita tidak boleh mengintervensi ya, MK tentu punya kewenangan mutlak dan independen, tentu pemerintah tidak boleh ikut campur,” ungkap Wapres.
 
Perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024.

Wapres mengungkapkan bahwa kehadiran para Menteri tersebut akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.
 
“Saya kira seperti pernah saya katakan bahwa menteri-menteri yang diminta (hadir pada sidang), akan hadir Insya Allah memberikan penjelasan sesuai dengan tentu yang mereka kerjakan,” jelasnya.
 
Menurut wapres, para menteri tersebut diharapkan akan membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.
 
“Itu (kesaksian para Menteri) penting, Saya kira buat MK untuk memperoleh gambaran secara utuh supaya apa yang mereka perlukan, baik dari masalah bansos atau masalah-masalah yang lainnya, saya kira itu menjadi lebih terang,” pungkas wapres.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PKM Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Tri Rismaharini telah menyampaikan keterangan kepada hakim konstitusi di MK hari ini.

Kehadiran para menteri Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial (bansos).

Bansos telah menjadi isu hangat saat Pilpres 2024. Pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding bansos yang disalurkan pemerintahan Jokowi telah mendongkrak perolehan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

(Tribunnews.com Rahmat W Nugraha)