Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Utang Negara

Segini Jumlah Total Utang Negara, Terus Bertambah Setiap Bulan

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, utang pemerintah per 29 Februari 2024 tembus Rp 8.319,22 triliun

Editor: Alpen Martinus
Aktual
Hutang Negara 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki utang negara yang belum bisa dituntaskan.

Utang diperlukan satu negara untuk bermacam keperluan, di antaranya untuk pembangunan.

Cukup banyak jumlah utang yang harus diselesaikan oleh negara.

Baca juga: Dikritik Beli Barang Bekas Pakai Utang Negara, Prabowo: Masa Mau Perang Pakai Barang Enggak Bagus

Secara hitungan, nilai utang Indonesia terus bertambah.

Bukan hanya setiap tahun, tapi juga tiap bulan.

Hingga saat ini utang pemerintah naik lagi hingga menyentuh angka Rp8.000 triliun lebih.

Utang tersebut bisa saja mengalami peningkatan lagi.

Kenaikan utang pemerintah tercatat hingga akhir Februari 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah tersebut.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, utang pemerintah per 29 Februari 2024 tembus Rp 8.319,22 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp66,13 triliun atau meningkat sekitar 0,8 persen dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Januari 2024 yang sebesar Rp 8.253,09 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,06 persen.

Dilansir Kontan, Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Februari 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,19%.

Hingga akhir Februari 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.736,87 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.947,95 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp1.388,92 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp1.044,37 triliun dan SBSN senilai Rp344,55 triliun.

"Dengan aktifitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporannya, Kamis (28/3).

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,81 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 982,35 triliun.

Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp35,45 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp946,90 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri juga telah dijabarkan oleh Kemenkeu sebagai berikut yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 267,99 triliun, pinjaman multilateral Rp581,99 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp 96,91 triliun.

Kemenkeu mengatakan, pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Per akhir Februari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran delapan tahun.

Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.

Pada 15 Maret 2024, Fitch kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil.

Stabilitas ekonomi yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang menguatkan penilaian Fitch akan prospek pertumbuhan Indonesia yang positif dalam jangka menengah.

( Tribunpekanbaru.com )

Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved