Empat Menteri Pastikan Hadir di Sidang Pilpres 2024, Jokowi: Untuk Menerangkan di MK

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dipastikan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 5 April 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa 4 menterinya akan memenuhi panggilan MK untuk dimintai keterangan pada sidang gugatan Pilpres 2024.

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas.TV, Rabu (3/4/2024).

Pemanggilan 4 menteri Jokowi berkaitan dengan tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos).

Efek elektoral bansos dianggap kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Presiden sudah meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

"Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," ujarnya.
"Nanti akan dijelaskan semuanya lah. Ditunggu aja hari Jumat, ya," lanjutnya.

Soal bansos, Jokowi menegaskan tidak mau berkomentar.

"Saya enggak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK," katanya.

Airlangga mengaku siap memenuhi panggilan MK untuk menjadi salah satu pihak yang memberi keterangandalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK.

"Ya Insyaallah hadir. Kalau diundang (MK)," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa.

Namun, Airlangga menuturkan sejauh ini belum mendapatkan undangan dari MK untuk hadir dalam persidangan.

"Kan kita mau tunggu undangannya dulu. Undangan harusnya sampai hari ini," tutur Ketum Golkar itu.
Airlangga mengatakan, dirinya akan menjelaskan terkait kebijakan APBN negara yang digelontorkan untuk bansos.

"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos, atau pun yang lain," kata Airlangga.

Ketua MK Suhartoyo menjelaskan alasan pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah.
Menurutnya pemanggilan 4 menteri bukan mengabulkan permohonan dari penggugat yakni kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud.