Airlangga Siap Jelaskan Bansos di MK, Ini Hasil Survei Efek Bansos di Pilpres 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siap menjelaskan mekanisme bantuan sosial (bansos) di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Politisasi bansos ramai di publik. Isu efek elektoral bansos sempat diteliti beberapa lembaga survei.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada survei 19 - 21 Februari 2024 menemukan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tetap mayoritas dipilih penerima maupun bukan penerima bansos.

Sebanyak 69,3 persen penerima bansos memilih Prabowo-Gibran, 17,6 memilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 13,1 persen menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD (lihat grafis).

Soal kesaksian di MK, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, hal itu sudah menjadi tugas menteri terkait yang ada di Kabinet Indonesia Maju.

“Tentu kami lihat undangannya dan diharapkan apa yang dari pemerintah tentu kita akan jelaskan,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (3/4/2024).

“Mengenai mekanisme APBN, kemudian bicara bansos, bicara perlinsos. Bicara yang sifatnya pemerintahan saja,” sambung dia.

Ia menceritakan, sudah menerima undangan dari MK pada Selasa (2/4/2024) malam. Maka, Airlangga menekankan bakal menghadiri sidang sengketa pilpres tersebut.

“Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam,” sebut dia. Di sisi lain, ia tak menjawab secara gamblang apakah sudah berkoordinasi maupun mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Itu tupoksinya pemerintah, silahkan menjelaskan tupoksi pemerintah,” imbuh dia. Diketahui salah satu yang dianggap menjadi kecurangan pada Pilpres 2024 adalah pembagian bansos.

Hal itu disampaikan dari kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain Airlangga, MK juga memanggil tiga menteri lain yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Tribun)