Sulawesi Utara
GPS Sebut Program Perlindungan Perempuan di Sulut Masih Minim Keterlibatan Publik
Pemantauan dilakukan melalui audit sosial guna melihat relevansi perencanaan dan implementasi kebijakan untuk menjawab persoalan perempuan.
Penulis: Isvara Savitri | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
Fure /Shutterstock
Ilustrasi - Pihak GPS mendapat temuan bahwa dalam Program Perlindungan Perempuan di Sulut, masih minim keterlibatan publik.
"Agar program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat," ucap Nur.
Kemudian, pihak eksekutif maupun legislatif diminta menyamakan pandangan dan berkomunikasi secara efektif untuk membuat perlindungan perempuan sebagai isu prioritas yang harus dijabarkan dalam kebijakan maupun program.
Jika ingin memanfaatkan digitalisasi, pemerintah diminta mendesain secara khusus agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah di mana dan kapan saja.
"Terakhir, media harus dilibatkan sejak tahapan penyusunan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan. Karena sangat penting sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus kontrol sosial," tutup Nur. (*)
Berita Terkait: #Sulawesi Utara
| Profil Benny Parasan, Komisaris PT PPSU yang Baru, Siap Genjot Industri Pariwisata Sulut |
|
|---|
| Hanya 10 Persen Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Sulut yang Dilindungi Jaminan Kecelakaan Kerja |
|
|---|
| Lakukan Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur, Pria Asal Minahasa Ini Ditangkap Polresta Manado |
|
|---|
| Kabar Baik, Cengkih, Kopra dan Pala di Sulut Harganya Segini, Gubernur YSK Pesan Petani Semangat |
|
|---|
| Anggota DPRD Harus Transparan Soal Gaji dan Tunjangan Kepada Masyarakat |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.