Prabowo-Gibran Tertinggi, Suara Selisi 50 Juta dari Paslon Lain, Menkominfo: Ya Hak Angket Buat Apa?

Menurut dia, Fraksi PDIP memiliki kepentingan untuk mengajukan hak angket DPR dan tidak ada yang bisa menghalanginya.

"Mari bicara ranah sesuai yang kita miliki, tidak perlu mengomentari partai lain, tidak perlu mencampuri isi dapur partai lain," ucapnya.

"Artinya kita harus belajar cerdas. Politik itu politik cerdas, politik kecerdasan. Hak setiap parpol untuk mengajukan hak seperti angket," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengaku juga tidak sepakat dengan kecurigaan Ahmad Ali bahwa partai politik yang mendukung hak angket justru bertujuan hanya untuk menaikkan daya tawar untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Menurut Junimart, partainya menggulirkan hak angket murni untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Dengan hak angket, jelas dia, dugaan kecurangan itu diharap dapat terbuktikan.

"Oh, itu menurut beliau (Ahmad Ali). Kalau kita murni untuk angket dalam rangka penyelidikan," ujarnya.

"Apakah ada penyimpangan? Itu yang kita koreksi. Hak angket bukan untuk membatalkan hasil pemilu, tolong dicatat, tidak untuk membatalkan, tapi untuk mengoreksi, kalau ada supaya ke depan lebih diperbaiki lagi, supaya pemerintah tidak akan mengulangi lagi. Kenapa takut sama angket?" tutur Junimart.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Ali meminta partai politik (parpol) yang mendorong penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 mundur dari kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ia menganggap, langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik pada masyarakat.

Bahkan partai politik tempatnya bernaung, Partai Nasdem pun harus siap mengambil keputusan itu.

“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” ujar Wakil Ketua umum Partai Nasdem itu pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Menurut Ali, parpol yang mendorong hak angket harus berani mengambil jarak dari Jokowi.

Sebab, tak mungkin angket hanya dipakai untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Ia menuturkan, hak angket pasti memiliki tujuan akhir untuk memakzulkan Jokowi sebagai presiden.

"Kalau ingin memakzulkan Jokowi berarti menang-menangan, kalah-kalahan, kalau demikian pertanyaan saya di mana komitmen PDIP, komitmen Nasdem, PPP, PKB yang katanya akan mengawal pemerintahan sampai selesai?” papar Ali.

(Sumber WartaKota)