Memanas Eskalasi Pilpres 2024 AS: Trump dan Biden Mulai Saling Serang

Pelajaran dari AS

Penyelengaraan pilpres AS tahun ini memberi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pertama, pengalaman berdemokrasi di AS selama hampir 250 tahun, dibandingkan dengan Indonesia yang baru 75 tahun, menunjukkan bahwa kualitas demokrasi bisa mengalami kemerosotan jika para aktor politiknya tidak konsisten dan patuh pada aturan.

Jika Trump taat pada aturan dan disiplin, seharusnya sikap dan responsnya untuk menghentikan penyelenggaraan pemilu secara tiba-tiba tanpa alasan yang kuat tidak dilakukan.

Egoisme politik dan sikapnya yang tidak dewasa, dengan melakukan protes dan intervensi yang tidak disertai alat bukti hukum sehingga memperlihatkan perilaku tidak siap kalah, tidak layak diperlihatkan oleh elite politik nasional sekaligus presiden petahana.

Kedua, Trump sebagai presiden petahana tidak memberi contoh yang baik kepada
pendukungnya untuk bersikap rasional dan fair play dalam berpolitik.

Trump terlalu berani untuk terus melibatkan dan memainkan emosi pendukungnya demi mengamankan tujuan politik dan kepentingan pribadinya yang lebih luas.

Hal ini berbahaya karena akan membawa pendukungnya berhadapan dalam konflik horizontal dengan pendukung Demokrat dan publik AS.

Hampir tidak pernah terjadi dalam penyelenggaran pemilu di AS, militer (National Guard) diturunkan untuk menjaga keamanan, seperti di negara bagian Philadelphia dan Portland yang rawan bentrokan.

Padahal, selama ini dunia internasional memahami, di AS yang berlaku adalah prinsip supremasi sipil dengan militer tetap di barak, kecuali ada panggilan khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti dalam penyelenggaran pilpres tahun 2020 ini.

Trump sebagai Presiden petahana yang meminta penghentian penghitungan suara dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) tanpa dilengkapi alat bukti hukum atas tudingan kecurangan dalam penghitungan suara yang diberikan melalui pos menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ketidakpastian terhadap hasil pemilu.

Namun, kekhawatiran itu tampaknya dapat segera berlalu selama sistem politik AS bekerja dengan baik tanpa intervensi penguasa. (Tribun)