Pilwako Manado, Ferry Liando: AARS Solid dan Tangguh, Penantang Harus Siapkan Diri dengan Baik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemilu legislatif dan Pilpres 2024 baru saja lewat.

Saat ini tengah proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi.

Perhatian publik pun mulai diarahkan pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 nanti.

Terkait fenomena kontestasi jelang Pilkada 2024, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando mengatakan, untuk menentukan peluang parpol dalam mengusung calon kepala daerah, peran figur sangat menentukan.

"Nanun demikian peluang juga tidak sebatas hanya melihat pada popularitas figur," kata Dosen Kepemilikan Unsrat ini, Rabu (6/3/2024).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa aspek yang wajib dipertimbangkan untuk menentukan calon kepala daerah.

Pertama mempertimbangkan aspek administratif politik. UU 10 tahin 2016 tentang Pilkada mengatur syarat bagi parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah.

Syarat parpol yang bisa mengusung kepala daerah adalah parpol yang memiliki kursi di DPRD minimal 20 persen dari jumlah total anggota dewan di suatu daerah berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya.

Selain ketentuan jumlah kursi, dapat juga menggunakan syarat perolehan suara hasil Pemilu dengan ambang batas minimal 25 persen suara.

"Jika menghitung 20 persen dari 45 kursi DPRD Sulut, maka syarat parpol yang bisa mengajukan calon adalah harus memiliki minimal 9 kursi," katanya.

Merujuk pada hasil penghitungan sementara hasil Pemilu 2024 oleh KPU, sejauh ini praktis baru PDIP yang memenuhi syarat untuk mengusunung calon kepala daerah.

Faktor kedua, wajib mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahahan. UU 10 tahun 2016 tentant Pikada menyebutkan, dalam hal suatu parpol tidak memiliki kursi minimal 20 persen dari total 4 kursi di DPRD maka parpol tersebut bisa bergabung atau mengajak parpol lain yg memiliki kursi di DPRD sampai jumlah kursi DPRD (minimal 9) sebagai sayarat pencalonan dapat terpenuhi.

Namun demikian, menurut pandangan Ferry Liando, kebijakan pengabungan dua atau lebih parpol dalam mengusung calon kepala daerah kerap bermasalah di Sulut

"Karena gabungan yang berasal dari dua atau tiga parpol maka kepentingannya berbeda-beda satu sama lain," ujar dia.

Misalnya, kepala dserah yang berasal dari partai A dan wakil kepala daerah yang berasal dari psrtai B kebanyakan tidak bisa menyelesaikan kepemimpinan mereka dibakhir periode dengan hubungan harmonis.

"Ada yang baru menjabat tiga bulan sudah konflik. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerahnya konflik maka akan berdampak buruk bagi pelayanan publik," jelasnya.

Kemudian, penggabungan beberapa parpol dalam mengusung kepala daerah juga banyak mengandung sisi buruk.

Pengalaman pada pilkada sebelumnya ada parpol dan anggota DPRD diduga memperjualbelikan kursinya kepada bakal calon agar ketentuan persyaratan dapat terpenuhi.

Ketiga, dapat juga mempertimbangkan kelembagaan partai politik pengusung. Pilpres dan Pilkada memiliki dinamika politik yang berbeda.

Salah satu kekuatan calon Pilpres adalah kekuatan relawan. Posisi parpol tidak begitu efektif. Namun di pilkada, dinamikanya sangat lain.

Peran parpol masih sangat dominan. Sehingga kelembagaan parpol santat berpengaruh. Parpol yang memiliki kelembagaan organisasi yang rapih, kuat dan terstruktur maka akan mempengaruhi mobilisasi dan konsolidasi pemenangan.

Keempat, perlu juga mempertimbangan relasi sosial calon dengan lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.

Figur yNg terikat secara struktural dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan akan kuat mempengaruhi elektabilitasnya.

Dalam hal Pilkada Manado nanti, di mana baru PDIP yang memutuskan paslon petahana kembali maju,
siapapun yg akan maju dan akan bersaing dengan Andrei Angouw-Richard Sualang harus mempersiapkan diri dengan baik.

Menurut Liando, ia menilai secara objektif untuk saat ini tidaklah mudah menyaingi figur Andrei Angouw.

Wali kota ini sangat terasa gebrakan kinerjanya bagi sebagian besar masyarakat Manado. Terutama dalam penyelesaian masalah banjir di beberapa titik, penataan kota serta perbaikan pelayanan publik.

Jika AARS dipasangkan kembali, makan pasangan ini sangat solid dan saling menyempurnahkan satu sama lain.

Di katakan pula, di Sulut tidak banyak kepala daerah dan wakil kepala daerag yang bisa bertahan harmonis sampai masa jabatan selesai. Sebagian besar pasangan telah konflik di awal pemerintahan.

"Ini modal kekuatan keduanya sehingga siapapun yang akan menjadi penantang mereka nanti harus perlu mempersiapakn diri dengan baik," ujar Liando.(ndo)